JATIMNET.COM, Ponorogo – DPRD Kabupaten Ponorogo mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo mengoptimalkan pemanfaatan aset milik daerah agar memberikan nilai ekonomi. Dewan menilai masih ada sejumlah aset pemerintah yang berpotensi menghasilkan pendapatan, tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal.

Sorotan tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo, Rabu, 11 November 2026. Dalam agenda tersebut, tujuh fraksi menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno menjelaskan, perubahan regulasi diperlukan untuk menyesuaikan aturan daerah dengan kebijakan terbaru pemerintah pusat. Salah satu acuannya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2024 yang mengubah ketentuan dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Menurut Dwi Agus, penyesuaian tersebut penting agar pelaksanaan pengelolaan aset daerah memiliki landasan hukum yang selaras dan tidak menimbulkan tumpang tindih regulasi.

"Karena ada perubahan regulasi melalui Permendagri Nomor 7 Tahun 2024, tentunya pemerintah daerah perlu melakukan perubahan terhadap Perda Nomor 7 Tahun 2019. Raperda ini kemudian dibahas bersama DPRD sebelum ditetapkan menjadi perda," ujar Dwi Agus.

Dalam rapat paripurna itu, enam fraksi menyampaikan pandangan umum secara langsung. Sementara itu, Fraksi NasDem menyerahkan dokumen pandangan umum secara tertulis melalui sekretariat DPRD karena bersamaan dengan agenda peringatan hari ulang tahun fraksi.

Dari berbagai pandangan tersebut, DPRD mencatat sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam pengelolaan barang milik daerah. Beberapa di antaranya meliputi keakuratan data inventarisasi aset, transparansi pengelolaan, serta optimalisasi pemanfaatan aset untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

DPRD juga mengingatkan Pemkab Ponorogo agar tidak memberikan ruang bagi praktik penguasaan aset oleh pihak tertentu. Pemanfaatan barang milik daerah harus berlangsung secara terbuka, tidak dimonopoli, dan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat.

 

 

Salah satu contoh yang menjadi perhatian adalah tanah persawahan milik pemerintah daerah. Menurut Dwi Agus, sejumlah lahan tersebut belum memberikan manfaat optimal karena belum ada pihak yang menyewa atau pemanfaatannya dinilai masih kurang produktif.

Padahal, pemerintah daerah dapat mengembangkan lahan tersebut menjadi lokasi percontohan pertanian atau demonstrasi plot (demplot). Selain meningkatkan produktivitas aset, pemanfaatan itu juga berpeluang mendukung program ketahanan pangan.

"Banyak aset kita yang sebenarnya memiliki nilai ekonomis, tetapi belum dikelola secara maksimal. Salah satunya tanah-tanah persawahan. Kalau bisa dimanfaatkan sebagai demplot pertanian, tentu akan lebih bermanfaat dan bisa kita maksimalkan, khususnya untuk mendukung ketahanan pangan," jelasnya.

Selain mendorong pemanfaatan aset, DPRD menekankan pentingnya pembenahan data inventarisasi barang milik daerah. Pemerintah perlu memastikan seluruh aset tercatat secara akurat, termasuk mengidentifikasi barang milik daerah yang belum masuk dalam administrasi.

Dwi Agus mengatakan, seluruh masukan dan pertanyaan dari fraksi-fraksi akan menjadi bahan pendalaman dalam pembahasan lanjutan. DPRD terlebih dahulu menunggu jawaban dari pihak eksekutif atas pandangan umum tersebut sebelum melanjutkan pembahasan melalui panitia khusus (pansus).

Melalui revisi Perda Nomor 7 Tahun 2019, DPRD berharap Pemkab Ponorogo mampu membangun tata kelola aset daerah yang lebih tertib, transparan, dan produktif. Dengan pengelolaan yang optimal, barang milik daerah tidak hanya menjadi tanggungan administrasi dan biaya pemeliharaan, tetapi juga dapat memberikan kontribusi terhadap PAD serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (ADV)