JATIMNET.COM, Surabaya – Perluasan program Sekolah Rakyat yang telah menjangkau lebih dari 44 ribu anak keluarga miskin secara nasional belum menghapus persoalan akses pendidikan di Jawa Timur.

Di tengah bertambahnya fasilitas pendidikan gratis berasrama, provinsi ini masih menghadapi persoalan sekitar 44 ribu anak tidak sekolah. Sementara itu, target daya tampung Sekolah Rakyat di Jawa Timur yang diumumkan pemerintah pada Juli 2026 baru mencapai 5.370 siswa.

Kesenjangan tersebut menjadi perhatian setelah Kementerian Sosial mengumumkan perkembangan program Sekolah Rakyat pada September 2026. Pemerintah menyebut lebih dari 44 ribu anak memperoleh akses pendidikan gratis melalui 182 sekolah secara nasional.

Namun, data yang dipublikasikan belum merinci berapa anak asal Jawa Timur yang telah diterima, berapa di antaranya sebelumnya putus sekolah, serta jumlah peserta yang benar-benar aktif mengikuti pembelajaran. 

Kepala Biro Humas Kementerian Sosial Devi Deliani menyampaikan bahwa perluasan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya pemerintah menjangkau anak-anak yang selama ini menghadapi hambatan pendidikan akibat kondisi ekonomi keluarga.

“Ini adalah komitmen negara untuk terus memperluas jangkauan agar anak-anak yang selama ini tidak tertampung bisa kembali duduk di bangku sekolah,” ujar Devi dalam keterangan mengenai perkembangan Sekolah Rakyat yang diberitakan ANTARA pada Sabtu, 19 September 2026. 

Meski demikian, capaian nasional tersebut perlu dibaca bersama kondisi pendidikan di masing-masing daerah. Jawa Timur memiliki jumlah penduduk yang besar dengan persoalan anak tidak sekolah yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota.

Ketersediaan sekolah gratis menjadi salah satu upaya penanganan, tetapi daya tampung dan ketepatan sasaran menentukan seberapa jauh program dapat menjangkau kelompok yang membutuhkan.

Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Sri Untari Bisowarno sebelumnya mengungkapkan bahwa sekitar 44 ribu anak di provinsi ini masih belum bersekolah. Pernyataan tersebut diberitakan Bisnis.com pada 21 Agustus 2026 dan mencakup anak usia pendidikan dasar hingga menengah.

“Dari sisi pendidikan itu kita masih punya PR (pekerjaan rumah), 44.000 anak tidak sekolah, mulai dari SD sampai dengan SMA,” kata Sri Untari. 

Angka tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan layanan pendidikan yang harus ditangani pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota.

Namun, data sekitar 44 ribu anak tidak sekolah di Jawa Timur tidak boleh disamakan dengan lebih dari 44 ribu peserta Sekolah Rakyat secara nasional karena keduanya berasal dari kelompok dan cakupan wilayah berbeda.

Data Dinas Pendidikan Jawa Timur yang disampaikan dalam evaluasi kinerja bersama DPRD pada Mei 2026 memperlihatkan bahwa jumlah anak tidak sekolah tercatat sebanyak 48.932 anak pada 2024 dan turun menjadi 41.665 anak pada 2025.

Penurunan sebanyak 7.267 anak atau sekitar 14,85 persen menunjukkan adanya perubahan dalam pendataan dan penanganan persoalan pendidikan. 

Dari total 41.665 anak yang tercatat pada 2025, sebanyak 40.275 dilaporkan termasuk kategori putus sekolah. Perbedaan angka tersebut dengan keterangan sekitar 44 ribu anak pada Agustus 2026 memerlukan penjelasan mengenai periode pendataan, definisi kategori, dan perkembangan hasil verifikasi.

Di sisi lain, pemerintah menyiapkan perluasan Sekolah Rakyat di Jawa Timur melalui pembangunan fasilitas permanen dan pemanfaatan lokasi rintisan. Berdasarkan laporan DetikJatim pada 9 Juli 2026, pemerintah menargetkan 28 lokasi Sekolah Rakyat, terdiri atas 18 sekolah permanen dan 10 sekolah rintisan, dengan kapasitas keseluruhan 5.370 siswa. 

Daya tampung tersebut mencakup 1.680 siswa jenjang sekolah dasar, 1.860 siswa sekolah menengah pertama, serta 1.830 siswa sekolah menengah atas. Angka ini merupakan target kapasitas yang diumumkan pada Juli, bukan jumlah siswa aktif yang telah terverifikasi hingga 19 September 2026.

Jika dibandingkan secara sederhana dengan sekitar 44 ribu anak tidak sekolah yang disebut DPRD, target kapasitas 5.370 siswa setara dengan sekitar 12,2 persen. Perbandingan ini hanya menggambarkan skala kebutuhan dan ketersediaan tempat, bukan tingkat keberhasilan program, karena tidak semua anak tidak sekolah otomatis memenuhi persyaratan Sekolah Rakyat.

Selain persoalan kapasitas, pemerataan lokasi menjadi tantangan tersendiri. Anak-anak dari keluarga miskin tidak selalu tinggal berdekatan dengan fasilitas pendidikan yang tersedia. Sistem berasrama juga memerlukan kesiapan anak dan keluarga, termasuk dalam hal pengasuhan, adaptasi lingkungan, serta keberlanjutan pendidikan.

Pemerintah Jawa Timur sebelumnya menyampaikan rencana pembangunan 18 Sekolah Rakyat Terintegrasi permanen. Gubernur Khofifah Indar Parawansa menjelaskan pengembangan tersebut setelah meninjau pembangunan fasilitas di Kabupaten Sampang pada 21 Juli 2026.

“SR yang permanen rencananya 18 SRT dan mudah-mudahan bisa menjadi bagian dari penguatan kualitas SDM di Indonesia,” ujar Khofifah dalam keterangan yang diberitakan ANTARA pada 22 Juli 2026. 

Perluasan fasilitas tersebut merupakan bagian dari penyediaan akses pendidikan. Namun, pembangunan gedung dan penambahan daya tampung belum dapat dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan.

Pemerintah juga perlu memastikan bahwa anak yang diterima merupakan kelompok sasaran, tetap mengikuti pembelajaran, dan memperoleh dukungan hingga menyelesaikan jenjang pendidikannya.

Persoalan ini terlihat dari pengalaman pendataan di Kota Pasuruan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat mencatat 1.905 anak tidak sekolah setelah melakukan verifikasi pada September 2026. Jumlah itu terdiri atas 653 anak lulus tetapi tidak melanjutkan pendidikan, 656 anak putus sekolah, dan 596 anak yang belum pernah bersekolah. 

Perbedaan kondisi ketiga kelompok tersebut menunjukkan bahwa penyelesaiannya tidak dapat menggunakan satu pendekatan. Anak yang belum pernah sekolah membutuhkan proses pengenalan pendidikan, sedangkan anak putus sekolah memerlukan penanganan terhadap faktor yang menyebabkan mereka berhenti belajar.

Jawa Timur juga telah mengembangkan jalur pembelajaran jarak jauh melalui sejumlah SMA negeri untuk menjangkau anak tidak sekolah. Program ini memperlihatkan bahwa Sekolah Rakyat merupakan salah satu instrumen penanganan, bukan satu-satunya pilihan pendidikan bagi seluruh anak yang belum memperoleh layanan.

Hingga Sabtu, 19 September 2026, data terbaru mengenai jumlah siswa aktif Sekolah Rakyat khusus Jawa Timur dan kontribusinya terhadap penurunan angka anak tidak sekolah belum dapat dipastikan dari informasi yang tersedia.

Pemerintah provinsi bersama Kementerian Sosial dan dinas pendidikan daerah masih perlu menjelaskan perkembangan daya tampung, realisasi penerimaan siswa, serta penanganan anak yang belum memperoleh tempat agar perluasan program dapat diukur berdasarkan hasil yang benar-benar dicapai.