JATIMNET.COM, Jakarta – Ada dua pesan yang langsung diletakkan Suahasil Nazara di meja kerjanya setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Menteri Keuangan, Senin, 14 September 2026:  APBN harus kredibel dan defisit tidak boleh melewati batas tiga persen Produk Domestik Bruto.

“Prioritasnya adalah menjalankan APBN yang kredibel,” kata Suahasil seusai pelantikan di Istana Negara, Jakarta. Ia juga menegaskan, “Defisit akan tetap di bawah 3 persen.”

Pernyataan itu terdengar sederhana. Namun bagi Suahasil, pekerjaan sebenarnya jauh lebih rumit daripada sekadar menjaga satu angka defisit.

Ia masuk ke Kementerian Keuangan ketika pemerintah sedang mendorong belanja negara semakin besar untuk membiayai berbagai program prioritas

Presiden Prabowo. Pada saat bersamaan, dua lembaga pemeringkat internasional, Moody's dan Fitch Ratings, telah mengubah prospek peringkat utang Indonesia menjadi negatif dengan salah satu perhatian utama pada kepastian, konsistensi, dan kredibilitas kebijakan.

Di sinilah posisi Suahasil menjadi penting. Ia tidak hanya dituntut memastikan uang tersedia untuk membiayai agenda pemerintahan, tetapi juga harus meyakinkan investor dan lembaga pemeringkat bahwa ekspansi belanja itu tidak merusak fondasi fiskal Indonesia.
Rancangan APBN 2027 memberi gambaran besarnya tantangan tersebut.

Pemerintah merencanakan belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun, naik dari Rp3.842,7 triliun pada APBN 2026. Pendapatan negara ditargetkan Rp3.426 triliun, sehingga pemerintah membutuhkan pembiayaan Rp671,2 triliun. Defisit dirancang sebesar 2,40 persen PDB.

Belanja itu diarahkan pada delapan Program Kerja Prioritas Nasional, mulai dari kedaulatan pangan, energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur dan perumahan, ekonomi kerakyatan dan desa, hingga pengurangan kemiskinan.

“RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk delapan Program Kerja Prioritas Nasional,” kata Prabowo ketika menyampaikan RAPBN 2027 di Gedung DPR, Jakarta, 14 Agustus 2026.

Salah satu pos besar adalah program Makan Bergizi Gratis. Pemerintah menyiapkan sekitar Rp240 triliun untuk program tersebut pada 2027. Jumlah itu merupakan bagian dari anggaran pendidikan sekitar Rp820,9 triliun.

Dengan demikian, mandat yang diterima Suahasil mengandung dua kepentingan yang harus berjalan bersamaan: menjalankan program politik pemerintah dan menjaga disiplin fiskal.

Secara hukum, Menteri Keuangan memang bukan satu-satunya pihak yang menentukan APBN. Rancangan anggaran diajukan pemerintah di bawah Presiden dan harus mendapatkan persetujuan DPR sebelum menjadi undang-undang.

Namun, Menteri Keuangan memegang posisi penting sebagai pengelola fiskal: menghitung kemampuan pendapatan negara, kebutuhan pembiayaan, risiko utang, ruang belanja, serta konsekuensi setiap kebijakan terhadap kesehatan APBN.

Karena itu, persoalan yang dihadapi Suahasil bukan apakah program prioritas Presiden boleh dibiayai. Program tersebut merupakan pilihan kebijakan pemerintah yang pembiayaannya dibahas bersama DPR.

Persoalan yang lebih krusial adalah berapa biaya yang masih dapat ditanggung APBN, dari mana uangnya diperoleh, dan apakah setiap rupiah menghasilkan manfaat ekonomi yang cukup besar.

Suahasil sendiri memberi sinyal bahwa efisiensi tidak akan dimaknai sebatas memangkas anggaran. Menurut dia, belanja harus dinilai dari kemampuannya menghasilkan keluaran maksimal bagi masyarakat. Pesan itu menjadi penting karena ruang fiskal Indonesia tidak tak terbatas.

Fitch Ratings pada 4 Maret 2026 mempertahankan peringkat Indonesia di BBB, tetapi mengubah outlook menjadi negatif. Fitch secara khusus menyoroti meningkatnya ketidakpastian kebijakan serta erosi konsistensi dan kredibilitas bauran kebijakan di tengah makin terpusatnya kewenangan pembuatan kebijakan.

Fitch juga mengingatkan bahwa dorongan mengejar pertumbuhan ekonomi yang ambisius serta peningkatan belanja sosial dapat menghasilkan kebijakan fiskal dan moneter yang lebih longgar apabila tidak dikelola hati-hati.

Ada persoalan lain yang tak kalah penting: kemampuan negara mengumpulkan pendapatan. Fitch memperkirakan penerimaan pemerintah Indonesia rata-rata hanya sekitar 13,3 persen PDB pada 2026–2027, jauh lebih rendah dibanding median negara berperingkat BBB yang sekitar 25,5 persen.

Kondisi tersebut membuat peningkatan belanja menjadi lebih sensitif karena tambahan pengeluaran tidak selalu diimbangi kemampuan penerimaan yang sama kuatnya.

Sebulan sebelumnya, pada 5 Februari 2026, Moody's juga mempertahankan rating Indonesia pada Baa2 tetapi menurunkan outlook dari stabil menjadi negatif. Moody's menyebut berkurangnya prediktabilitas dalam pembuatan kebijakan dapat mengurangi efektivitas kebijakan dan, jika berlangsung terus, mengikis kredibilitas kebijakan Indonesia yang selama ini menopang stabilitas ekonomi, fiskal dan keuangan.

Dengan kata lain, pasar tidak hanya melihat besar-kecilnya defisit. Defisit 2,4 persen PDB masih berada di bawah batas maksimal tiga persen. Tetapi investor juga menilai kualitas belanja, kemampuan pemerintah mengumpulkan penerimaan, kebutuhan utang, konsistensi kebijakan serta independensi institusi yang mengelola ekonomi.

Itulah sebabnya pergantian Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil mendapat perhatian besar di luar negeri.

Reuters mencatat sejumlah analis memandang Suahasil sebagai figur teknokrat yang lebih familiar bagi pasar. Ia telah menjadi Wakil Menteri Keuangan sejak 2019, pernah memimpin Badan Kebijakan Fiskal, serta lama bekerja dalam lingkungan pengelolaan fiskal bersama Sri Mulyani Indrawati.

Richard Borsuk dari S. Rajaratnam School of International Studies menilai pergantian Menteri Keuangan sebagai langkah yang dapat diterima pasar, sementara Angus Mackintosh dari Aletheia Capital melihat Suahasil berpotensi menghadirkan lingkungan pembuatan kebijakan yang lebih stabil dan dapat diprediksi.

Tetapi penggantian figur belum tentu dengan sendirinya mengubah arah fiskal.

Seorang analis senior berbasis di Jakarta yang dikutip Reuters mengingatkan bahwa ruang perubahan tetap terbatas apabila prioritas anggaran pada akhirnya tetap ditentukan oleh arah politik Presiden.

Menurut analis tersebut, tantangan bagi Suahasil adalah meyakinkan Presiden agar anggaran lebih banyak diarahkan pada kebijakan dengan efek pengganda ekonomi yang tinggi, sembari tetap memenuhi mandat program pemerintah.

Peringatan itu menyentuh persoalan yang lebih mendasar. Seorang Menteri Keuangan bisa menjaga batas defisit, tetapi kualitas fiskal tidak cukup diukur dari apakah angkanya masih 2,9 persen atau sudah menembus tiga persen.

Pemerintah juga harus menguji apakah belanja menghasilkan pertumbuhan baru, memperbesar basis pajak, menciptakan pekerjaan, meningkatkan produktivitas, dan pada akhirnya menghasilkan penerimaan tambahan.

Jika belanja besar hanya meningkatkan konsumsi dalam jangka pendek tanpa memperkuat kapasitas ekonomi, tekanan terhadap APBN akan kembali muncul pada tahun berikutnya.

Sebaliknya, belanja yang menghasilkan produktivitas, investasi dan basis penerimaan baru dapat membuat ekspansi anggaran lebih berkelanjutan.

RAPBN 2027 sendiri menargetkan pertumbuhan ekonomi 6 persen, lebih tinggi dibanding target APBN 2026 sebesar 5,4 persen. Pemerintah berharap belanja negara, investasi dan berbagai program pembangunan mampu menjadi pengungkit pertumbuhan tersebut.

Target itu membuat pekerjaan Suahasil semakin pelik. Semakin tinggi pertumbuhan yang ingin dikejar, semakin besar dorongan menggunakan APBN sebagai alat akselerasi. Namun semakin agresif APBN digunakan, semakin penting disiplin dalam memilih program yang benar-benar memberikan dampak ekonomi.

Kondisi inilah yang membedakan tantangan Suahasil dengan sekadar tugas administratif menggantikan seorang menteri.
Ia harus berada di antara dua tekanan: keinginan pemerintah mempercepat realisasi agenda politik dan kebutuhan mempertahankan kepercayaan bahwa Kementerian Keuangan tetap menjadi penjaga kesehatan fiskal.

Prabowo sendiri telah menempatkan APBN sebagai instrumen penting pemerintahannya. Saat menyampaikan kerangka fiskal 2027 di DPR pada 20 Mei, Presiden menyebut APBN sebagai alat untuk melindungi rakyat, memperkuat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan.

Pandangan itu tidak bertentangan dengan disiplin fiskal. APBN memang dibentuk untuk menjalankan kebijakan publik. Persoalannya terletak pada kemampuan pemerintah membuat prioritas ketika kebutuhan politik, sosial dan pembangunan jauh lebih besar daripada uang yang tersedia.

Pada titik itulah Menteri Keuangan biasanya berperan sebagai penjaga pagar. Suahasil mewarisi RAPBN 2027 yang sebagian besar sudah dirancang sebelum ia menjadi menteri.

Struktur belanja, target pendapatan, program prioritas dan sasaran defisit sudah memasuki pembahasan dengan DPR. Karena itu, ruang paling nyata baginya dalam jangka pendek bukan membongkar seluruh rancangan anggaran, melainkan memastikan asumsi pendapatan realistis, belanja terkontrol, pembiayaan aman dan setiap program dapat dipertanggungjawabkan hasilnya.

Pernyataan pertamanya setelah pelantikan menunjukkan ia menyadari posisi tersebut. Ia tidak menawarkan program ekonomi baru. Ia justru memilih kata “kredibel”, “dapat dipercaya”, “efisiensi” dan “defisit di bawah tiga persen.”

Pilihan kata itu sekaligus memperlihatkan apa yang sedang dipertaruhkan pemerintah. Setelah Moody's dan Fitch menempatkan Indonesia dalam outlook negatif, keberhasilan Suahasil nantinya tidak cukup dinilai dari apakah ia mampu menjaga APBN tetap membiayai seluruh program Presiden.

Ukurannya juga terletak pada apakah pasar kembali melihat proses penganggaran Indonesia sebagai kebijakan yang konsisten, dapat diprediksi, dan memiliki batas fiskal yang jelas.

Karena itulah ujian terbesar Suahasil bukan sekadar menjaga defisit di bawah tiga persen. Ujian sebenarnya adalah membuktikan bahwa ambisi belanja pemerintahan Prabowo dapat berjalan tanpa mengurangi kredibilitas APBN yang justru menjadi salah satu fondasi kepercayaan terhadap ekonomi Indonesia.