JATIMNET.COM, Mojokerto – Anggota DPRD Jawa Timur, Sumardi, kembali turun ke daerah pemilihannya dengan menggelar pertemuan reses di Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Kamis sore, 20 November 2025. Pertemuan tersebut menjadi wadah bagi petani dan perangkat desa untuk menyuarakan persoalan yang mereka hadapi, terutama terkait masalah banjir yang terjadi setiap tahun.

Dalam dialog itu, warga menekankan bahwa banjir musiman telah lama mengganggu aktivitas pertanian. Setiap musim hujan tiba, sekitar 250 hektare sawah terendam air hingga mengurangi hasil panen padi maupun palawija.

“Banjir ini terjadi setiap tahun. Jika tidak segera kita carikan solusinya, program ketahanan pangan akan terdampak,” ujar Sumardi.

BACA: Reses Sumardi di Jombang Diwarnai Keluhan Warga soal Infrastruktur hingga Kasus Kesehatan

Ia menjelaskan, kondisi tersebut membuat banyak petani berkali-kali gagal panen. Sebagian bahkan mulai enggan memulai masa tanam karena tingginya risiko kerugian. Situasi ini, kata Sumardi, telah menyebabkan penurunan produktivitas pertanian di sejumlah titik rawan banjir.

Untuk mengatasi persoalan itu, DPRD Jawa Timur tengah menyiapkan rencana penanganan banjir secara menyeluruh di kawasan Mojokerto. Skema tersebut meliputi normalisasi sungai yang menyempit, pembangunan tanggul pengaman, serta pengadaan pompa berkapasitas besar untuk menurunkan genangan saat debit air meningkat.

“Masalah utamanya berada pada limpasan air dari sungai induk. Pemerintah pusat dan daerah harus memberi perhatian khusus,” tegasnya.

BACA: Komisi A DPRD Jatim Sebut Perubahan Perda Trantibum Sudah Mendesak

Kepala Desa Salen, Kecamatan Bangsal, Suyanto, turut memperkuat keluhan warga. Ia mengatakan empat desa di wilayahnya selalu menjadi langganan banjir dan dalam satu musim bisa terjadi hingga empat kali.

“Kerugian petani sangat besar, banyak yang gagal panen,” ungkapnya.

Menurut Suyanto, sekitar 200 hektare lahan terdampak mulai masa tanam hingga panen. Kondisi ini tidak hanya mengurangi kuantitas produksi, tetapi juga menurunkan kualitas hasil pertanian sehingga berpengaruh pada harga jual.

Ia berharap reses kali ini dapat membuka peluang penanganan yang lebih serius dari pemerintah, mengingat hingga saat ini belum ada langkah besar yang memberikan solusi jangka panjang.

BACA: Kenduri Kebhinekaan Teguhkan Toleransi dan Cegah Konflik Sosial di Probolinggo

Menanggapi hal itu, Sumardi memastikan semua masukan warga akan ia bawa dalam rekomendasi resmi ke DPRD Jawa Timur, kemudian diteruskan kepada pemerintah provinsi dan kementerian terkait. Ia menekankan bahwa penyelesaian banjir di Mojokerto harus menjadi prioritas karena menyangkut hajat hidup petani.

“Ini bukan masalah tahunan biasa. Ini persoalan kehidupan petani dan ketahanan pangan. Penyelesaiannya harus menyeluruh,” pungkasnya.