13 Kepala Daerah Jatim Terjerat Korupsi, Berikut Kekayaan Mereka

Ilustrasi

JATIMNET.COM, Surabaya – Maraknya kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi seolah jadi kado buruk di hari ulang tahun Provinsi Jawa Timur yang ke-73. Penetapan tersangka Bupati Malang Rendra Kresna oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis 11 Oktober 2018 kemarin, menambah panjang kepala daerah di wilayah ini yang terjerat rasuah.

BACA JUGA: KPK AMANKAN WALI KOTA PASURUAN

Jatimnet.com mencatat ada 13 bupati dan wali kota di Jatim yang berurusan dengan komisi anti-rasuah sepanjang empat tahun terakhir. Dimulai dari penangkapan Bupati Bangkalan (2008-2012) Fuad Amin oleh KPK pada akhir 2014. Bupati dua periode itu terlibat korupsi APBD Bangkalan dan kasus pencucian uang sebesar Rp 414 miliar. Modusnya, Fuad mengutip fee 5-15 persen dari dana yang mengucur ke dinas-dinas pemerintahan.

Fuad Amin telah dipenjara di Sukamiskin. Tapi ia tak jera berulah. Saat KPK menggelar operasi tangkap tangan di penjara Sukamiskin Juli 2018 lalu, ia tak ada di selnya.

Grafik kekayaan kepala daerah di Jatim yang terjerat perkara korupsi. Sumber data LHKPN.

Adapun perkara rasuah kepala daerah terbaru adalah kasus korupsi Bupati Rendra. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, KPK menggeledah rumah dinasnya di Malang, Senin 8 Oktober 2018 malam.

Dalam keterangan pers di Jakarta, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan Rendra diduga melakukan dua tindak pidana korupsi. Suap sebesar Rp 3,45 miliar dan gratifikasi senilai Rp 3,55 miliar. Rendra disebut menggunakan hasil suap untuk membayar utang dana kampanye semasa pemilihan bupati.

Selain Fuad dan Rendra, ada 11 kepala daerah lain di Jatim yang terjerat korupsi. Empat kasus penangkapan dan penetapan tersangkanya berlangsung pada 2017. Mereka adalah Bupati Nganjuk Taufiqurrahman, Wali Kota Madiun Bambang Irianto, Bupati Pamekasan Achmad Syafii, dan Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus.

Adapun tujuh lainnya berlangsung pada 2018. Mereka adalah Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa, Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar, Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, Wali Kota Mochammad Anton, Wali Kota Batu Eddy Rumpoko, dan Wali Kota Pasuruan Setiyono.

Jatimnet.com merangkum nama-nama mereka dan menyertakan jumlah hartanya. Daftar harta itu diperoleh dari LHKPN yang mereka laporkan ke komisi anti-rasuah.