Yusril Apresiasi Prabowo-Sandi Daftarkan Sengketa Pilpres ke MK
Sabtu, 25 Mei 2019 - 12:47
JATIMNET.COM, Jakarta - Ketua Tim Advokasi Jokowi-Ma’ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra mengapresiasi langkah Prabowo Subijanto-Sandiaga Uno mendaftarkan gugatan sengketa Pilpres ke Mahkamah Konstitusi, Jumat 24 Mei 2019 malam.
Yusril mengatakan membawa ketidakpuasan hasil Pilpres ke MK adalah langkah yang tepat dan terhormat. Semua pihak harus mengedepankan penyelesaian sengketa melalui badan peradilan yang bebas dan mandiri serta terlepas dari pengaruh pihak manapun juga.
“Saya percaya bahwa hukum adalah mekanisme penyelesaian konflik secara damai, adil dan bermartabat,” tegas Yusril, advokat dan guru besar hukum tatanegara yang pernah menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan HAM serta Menteri Sekretaris Negara itu dalam siaran pers yang diterima Jatimnet.com, Sabtu 25 Mei 2019.
Menurut Yusril, terlepas dari kekurangannya, MK tetap merupakan lembaga yang terpercaya untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang menjadi kewenangannya.
BACA JUGA: Pimpin Tim Hukum BPN, BW Optimis Hadapi Sidang MK
Ia Yusril percaya sembilan hakim MK yang ada sekarang ini adalah negarawan pengawal konstitusi yang berintegritas tinggi.
Dengan dibawanya sengketa Pilpres ke MK, Yusril meminta agar masyarakat tenang dan tidak lagi melakukan unjuk rasa yang berujung kerusuhan.
Unjuk rasa secara damai tentu boleh karena hal itu merupakan hak warganegara yang dijamin konstitusi. Namun tuntutan dalam unjuk rasa oleh sebagian orang tidak bisa diklaim sebagai pelaksanaan dari asas kedaulatan rakyat.
BACA JUGA: Prabowo-Sandi Resmi Daftarkan Sengketa Pilpres ke MK
Yusril mengatakan Bambang Widjajanto sebagai Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandiaga merupakan advokat yang berilmu dan berintegritas.
"Kita beri kesempatan seluas-luasnya kepada beliau dan tim untuk mengemukan argumentasi hukum, menghadirkan alat bukti yang sah, saksi-saksi dan ahli ke persidangan untuk membuktikan dugaan kecurangan Pilpres yang menyebabkan kekalahan Pasangan 02," katanya.
Ia mengatakan, kewajiban untuk membuktikan dugaan kecurangan itu ada pada Bambang selaku pemohon dalam sengketa.
Yusril juga mengatakan KPU sebagai termohon dalam perkara akan diberikan kesempatan yang sama oleh MK untuk menanggapi dan menyanggah argumen, alat bukti, serta keterangan saksi dan ahli serta menunjukkan bukti-bukti sebaliknya.
