JATIMNET.COM, Banyuwangi - Putri Presiden RI ke-4 KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Yenny Wahid mengungkapkan pembelaannya terhadap program Kartu Pra Kerja yang ditawarkan pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo - Ma'ruf Amin.

Program ini sempat menimbulkan kontroversi dari sisi beban anggaran, tingkat prioritas, hingga kekhawatiran bila menimbulkan ketergantungan karena memberikan honor kepada pengangguran.

Kepada Jatimnet.com, Yenny menjelaskan, Kartu Pra Kerja bisa menjembatani antara pencari kerja dan dunia industri. Dikatakannya, industri tidak bisa menerima orang yang skillnya tidak dibutuhkan industri itu.

BACA JUGA: Tiga Alasan Yenny Wahid Dukung Jokowi-Ma'ruf dari Luar TKN

"Negara hadir membantu mereka, jadi harus ada retraining skill-nya, pelatihan ulang, sehingga mereka bisa diserap industri yang memang membutuhkan tenaga kerja," kata Yenny di sela-sela kegiatan kampanye paslon nomor urut 01 di Taman Blambangan, Kabupaten Banyuwangi, 25 Maret 2019.

Kartu Pra Kerja, menurutnya akan dibutuhkan lulusan SMP dan SMA menghadapi masa disrupsi ekonomi global, di mana banyak perubahan kegiatan-kegiatan ekonomi dari yang sifatnya konvensional menuju revolusi industri 4.0. Menurutnya negara perlu hadir di tengah masyarakat kecil yang belum siap menerima perubahan itu.

Yenny mencontohkan penerapan program serupa di negara-negara Skandinavia, untuk orang-orang yang terbukti tidak bisa bekerja, misal karena cacat, sakit atau kendala lain, diberi uang oleh negara. Juga di Australia di mana honor yang diberikan kepada warga pra kerja besarnya hampir Rp 20 juta per orang.

DUKUNG 01. Abdulah Azwar Anas dan Yenny Wahid di sela-sela acara kampanye calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo di Taman Blambangan, Banyuwangi, Senin 25 Maret 2019. Foto: Ahmad Suudi

"Kita mungkin tidak akan mampu melakukan itu, karena di sini orangnya jauh lebih banyak daripada di Australia. Tapi bahwa ada niat negara hadir untuk mereka yang betul-betul terpinggirkan," sambung wanita bernama lengkap Zannuba Ariffah Chafsoh itu.

Dia juga menepis adanya kekhawatiran akan semakin banyak orang menganggur karena menginginkan honor untuk pemilik kartu Pra Kerja. Dia mengatakan pekerjaan dalam kebudayaan Indonesia tidak hanya untuk mencari pendapatan, tetapi juga terkait harga diri di kalangan masyarakat sekitarnya.

"Orang Indonesia masak mau dianggap malas, masak mau dianggap hidupnya nggak punya harga diri. Pasti sebetulnya orang mau kerja kalau ada kesempatan, kalau memang ada kualifikasinya. Kita harus ingat kartu ini untuk sementara," kata Yenny lagi.

BACA JUGA: Yeny Wahid Ajak Perempuan Nahdlliyin Probolinggo Pilih Capres 01

Sebelumnya, dalam kampanyenya di Banyuwangi, Calon Presiden Joko Widodo mengenalkan kartu Pra Kerja sebagai pengantar masyarakat masuk ke industri. Pemilik kartu itu akan dilatih kerja dalam unit-unit pelatihan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kementerian, Balai Latih Kerja (BLK) swasta maupun milik negara, yang semuanya dibiayai negara.

"Dan yang sudah keluar pelatihan, tapi belum berhasil masuk ke dunia kerja akan mendapatkan insentif honor dari kartu Pra Kerja ini, sampai mendapatkan pekerjaan," kata Jokowi.