JATIMNET.COM - Pemikiran ekonomi Mohammad Hatta mengenai koperasi masih memiliki tempat penting dalam perkembangan usaha Indonesia. Wakil Presiden pertama Republik Indonesia tersebut meyakini bahwa kemerdekaan politik perlu diikuti kemampuan masyarakat membangun kemandirian ekonomi melalui kerja sama, kepemilikan bersama, dan pengelolaan usaha yang demokratis.

Memperingati Hari Pahlawan 10 November 2026, warisan pemikiran Bung Hatta menghadirkan perspektif bahwa perjuangan membangun bangsa tidak berhenti setelah kemerdekaan diproklamasikan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan kesempatan usaha, dan penguatan ekonomi rakyat merupakan bagian dari pekerjaan panjang yang terus berlangsung.

Gagasan tersebut semakin relevan ketika koperasi menghadapi perubahan teknologi, persaingan pasar, dan kebutuhan pengelolaan bisnis yang profesional. Koperasi tidak cukup hanya memiliki anggota dan struktur organisasi. Lembaga ini harus mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang nyata sekaligus menjaga prinsip demokrasi dalam pengambilan keputusan.

 

Bung Hatta dan Gagasan Demokrasi Ekonomi

Mohammad Hatta dikenal sebagai salah satu tokoh yang memberikan perhatian besar terhadap pembangunan ekonomi rakyat. Pemikirannya berkembang dari pengalaman mempelajari ekonomi, mengamati sistem perdagangan, serta memahami ketimpangan ekonomi pada masa kolonial.

Bung Hatta melihat bahwa kemerdekaan politik tidak otomatis membebaskan masyarakat dari ketergantungan ekonomi. Rakyat memerlukan kelembagaan yang memungkinkan mereka mengembangkan usaha, memperoleh akses pasar, dan memperkuat posisi dalam kegiatan produksi maupun perdagangan.

Koperasi dipandang sebagai salah satu sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Berbeda dari perusahaan yang kekuatan pengambilan keputusannya umumnya berkaitan dengan kepemilikan modal, koperasi primer menerapkan prinsip demokrasi anggota, yaitu satu anggota memiliki satu suara.

Prinsip ini memungkinkan anggota berpartisipasi dalam menentukan arah organisasi tanpa bergantung pada besarnya modal yang mereka tanamkan. Namun, pelaksanaannya tetap membutuhkan aturan organisasi, transparansi keuangan, dan pengawasan yang baik.

Sejarah perkoperasian Indonesia mencatat bahwa Kongres Koperasi pertama diselenggarakan di Tasikmalaya pada 12 Juli 1947. Tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Koperasi Indonesia.

Bung Hatta memperoleh gelar Bapak Koperasi Indonesia dalam Kongres Koperasi Indonesia pada 1953. Pengakuan tersebut berkaitan dengan kontribusi pemikirannya dalam memperjuangkan koperasi sebagai bagian penting perekonomian nasional.

Gagasan demokrasi ekonomi yang diperjuangkannya memiliki hubungan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

 

Koperasi Indonesia Menghadapi Perubahan Besar

Perkembangan koperasi Indonesia menunjukkan bahwa model usaha bersama tetap digunakan masyarakat dalam berbagai kegiatan ekonomi. Koperasi bergerak pada sektor konsumsi, produksi, pemasaran, jasa, hingga simpan pinjam.

Badan Pusat Statistik melalui Statistik Indonesia 2026 mencatat terdapat 222.462 koperasi aktif pada 2025. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan 131.617 koperasi aktif pada 2024.

Kenaikan sebanyak 90.845 unit atau sekitar 69 persen itu berlangsung bersamaan dengan perluasan kelembagaan koperasi melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Karena itu, pertambahan jumlah koperasi perlu dibedakan dari peningkatan kinerja usaha yang benar-benar telah berjalan.

Data Kementerian Koperasi untuk 2024 menunjukkan volume usaha koperasi mencapai sekitar Rp214 triliun, dengan jumlah anggota mendekati 30 juta orang. Volume usaha merupakan nilai kegiatan usaha koperasi dalam periode tertentu, bukan jumlah keuntungan bersih yang diperoleh.

Besarnya angka tersebut memperlihatkan bahwa koperasi telah menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat. Namun, ukuran keberhasilan koperasi tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan jumlah lembaga atau besarnya transaksi.

Koperasi yang aktif secara administratif belum tentu memiliki kemampuan usaha yang memadai. Sebagian koperasi masih menghadapi keterbatasan modal, lemahnya pencatatan keuangan, rendahnya partisipasi anggota, dan kesulitan mengembangkan pasar.

Kementerian Keuangan dalam publikasi mengenai perkembangan koperasi pada 2025 mencatat bahwa dari 130.119 koperasi aktif pada akhir 2023, sebanyak 93.002 koperasi atau sekitar 71,5 persen melaksanakan rapat anggota tahunan.

Rapat anggota tahunan merupakan mekanisme penting karena menjadi forum pertanggungjawaban pengurus dan evaluasi kinerja organisasi. Ketika mekanisme tersebut tidak berjalan, pengawasan anggota terhadap pengelolaan usaha berpotensi melemah.

 

Koperasi Dapat Memperkuat Posisi Pelaku Usaha Kecil

Manfaat koperasi dapat terlihat ketika pelaku usaha menghadapi persoalan yang sulit diselesaikan secara individual. Petani, misalnya, sering membutuhkan sarana produksi, penyimpanan hasil panen, transportasi, dan akses kepada pembeli dalam jumlah besar.

Apabila kebutuhan tersebut dikelola bersama, anggota memiliki kesempatan menekan biaya transaksi dan meningkatkan kemampuan memenuhi permintaan pasar.

Sebuah kelompok petani yang masing-masing menghasilkan 200 kilogram sayuran per minggu dapat mengumpulkan 10 ton produk apabila memiliki 50 anggota dengan volume produksi yang sama. Jumlah tersebut memungkinkan koperasi merencanakan pengiriman secara kolektif dan menawarkan pasokan yang lebih teratur.

Perhitungan itu merupakan simulasi sederhana. Hasil sebenarnya bergantung pada kualitas produk, jadwal panen, tingkat kehilangan, biaya distribusi, serta kemampuan koperasi memperoleh pembeli.

Koperasi juga dapat membantu anggota mengembangkan standar mutu. Produk yang sebelumnya dijual tanpa pemilahan dapat dikelompokkan berdasarkan ukuran, kualitas, dan kebutuhan pasar.

Bagi usaha mikro, manfaat serupa dapat diperoleh melalui pembelian bahan baku bersama, penggunaan peralatan produksi, pengemasan, atau pemasaran kolektif.

Namun, penggabungan kegiatan usaha tidak selalu menghasilkan biaya yang lebih rendah. Pengelolaan yang buruk justru dapat menambah beban administrasi dan menimbulkan kerugian bagi anggota.

Karena itu, keputusan membentuk atau mengembangkan koperasi harus didasarkan pada kebutuhan ekonomi yang jelas, kemampuan pengelola, dan komitmen anggota untuk menjalankan usaha bersama.

 

Teknologi Membuka Peluang bagi Koperasi Modern

Perubahan teknologi menghadirkan kesempatan bagi koperasi untuk memperbaiki tata kelola dan meningkatkan pelayanan. Sistem pencatatan digital, pembayaran elektronik, pengelolaan persediaan, dan pemasaran daring dapat membantu kegiatan operasional menjadi lebih terukur.

Koperasi produsen dapat menggunakan aplikasi sederhana untuk mencatat jumlah barang yang disetorkan setiap anggota. Informasi tersebut memudahkan pengurus menghitung pembayaran, memantau stok, dan merencanakan distribusi.

Koperasi konsumen dapat menerapkan pencatatan penjualan berbasis komputer sehingga transaksi tidak hanya bergantung pada buku manual. Laporan yang tersusun secara berkala membantu anggota memahami kondisi usaha.

Digitalisasi juga membuka kesempatan meningkatkan transparansi. Anggota dapat memperoleh informasi mengenai laporan keuangan, perkembangan usaha, dan keputusan organisasi melalui saluran komunikasi yang mudah diakses.

Meski demikian, penggunaan teknologi tidak otomatis memperbaiki koperasi. Sistem digital tetap membutuhkan data yang benar, pengelola yang kompeten, perlindungan informasi anggota, dan prosedur pemeriksaan yang jelas.

Biaya pengadaan perangkat serta pelatihan pengguna juga perlu diperhitungkan. Koperasi dengan kegiatan usaha sederhana tidak selalu membutuhkan aplikasi mahal yang memiliki banyak fitur tetapi jarang digunakan.

Pilihan teknologi sebaiknya mengikuti kebutuhan organisasi. Sistem pencatatan yang sederhana, konsisten, dan dapat diperiksa sering lebih bermanfaat daripada perangkat kompleks yang tidak mampu dikelola secara berkelanjutan.

 

Menjaga Semangat Bung Hatta dalam Praktik Bisnis

Warisan ekonomi Bung Hatta mengandung pesan bahwa kerja sama perlu menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan anggota. Koperasi tidak boleh hanya menjadi nama organisasi tanpa aktivitas ekonomi yang jelas.

Pengurus perlu memahami kebutuhan anggota sebelum menentukan jenis usaha. Apabila persoalan utama anggota adalah pemasaran hasil produksi, koperasi sebaiknya memprioritaskan penguatan jaringan pembeli dan distribusi, bukan langsung membuka berbagai usaha yang tidak berkaitan.

Keberhasilan juga perlu diukur menggunakan indikator yang sesuai. Selain pendapatan dan sisa hasil usaha, koperasi dapat menilai penghematan biaya anggota, peningkatan akses pasar, ketepatan pembayaran, serta kualitas pelayanan.

Sisa hasil usaha sendiri bukan sekadar keuntungan yang dibagikan. Pembagiannya harus mengikuti ketentuan hukum dan keputusan rapat anggota, termasuk mempertimbangkan jasa usaha serta partisipasi modal sesuai aturan yang berlaku.

Prinsip tersebut menegaskan bahwa anggota bukan hanya penerima manfaat, tetapi juga pemilik yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan organisasi.

Peringatan Hari Pahlawan 2026 memberikan kesempatan untuk melihat kembali perjuangan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan bangsa. Mohammad Hatta mewariskan pemikiran bahwa kekuatan masyarakat dapat tumbuh melalui kelembagaan yang memberi ruang bagi kerja sama dan tanggung jawab bersama.

Koperasi modern menghadapi tantangan yang jauh berbeda dari masa awal kemerdekaan. Namun, kebutuhan terhadap keadilan ekonomi, pengelolaan usaha yang demokratis, dan kesempatan meningkatkan kesejahteraan tetap menjadi persoalan penting.

Warisan ekonomi Bung Hatta akan terus relevan apabila koperasi mampu mengubah prinsip kebersamaan menjadi praktik bisnis yang sehat, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi anggotanya.