‎‎JATIMNET.COM, Probolinggo – Wakil Bupati Probolinggo, Fahmi AHZ, bersama Sekretaris Daerah Ugas Irwanto memimpin penertiban sekaligus peninjauan aliran sungai di Desa Opo-Opo, Kecamatan Krejengan, Kamis, 22 Januari 2026. Kegiatan ini dilakukan sebagai respons atas banjir yang kerap melanda wilayah tersebut saat hujan deras.

Peninjauan difokuskan pada aliran sungai di Dusun Sumber Banger, Desa Opo-Opo. Dari hasil pemantauan di lapangan, pemerintah daerah menemukan kondisi sungai mengalami pendangkalan cukup parah akibat sedimentasi.

Pendangkalan tersebut mengakibatkan kapasitas tampung sungai menurun drastis, sehingga air mudah meluap dan menggenangi permukiman warga. Dampak banjir dirasakan di Dusun Sumber Banger dan Dusun Curah Kates, Desa Opo-Opo, serta Dusun Krajan, Desa Jatiurip, Kecamatan Krejengan.

Selain meninjau kondisi fisik sungai, Wabup Fahmi dan Sekda Ugas juga berdialog langsung dengan warga setempat. Dialog tersebut bertujuan menyerap aspirasi masyarakat sekaligus membahas rencana penanganan banjir secara komprehensif.

BACA: Jembatan Gantung Hancur Diterjang Banjir, Akses Antardusun di Probolinggo Putus

Pembahasan difokuskan pada rencana normalisasi sungai sebagai langkah utama agar banjir serupa tidak kembali terjadi di kemudian hari.

Wabup Fahmi menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah melakukan asesmen terpadu bersama tim lintas perangkat daerah di sejumlah wilayah terdampak banjir.

Asesmen tersebut dipusatkan di Desa Jatiurip dan Desa Opo-Opo untuk merumuskan langkah penanganan yang cepat, tepat, dan berkelanjutan.

“Selain meninjau langsung kondisi di lapangan, kami juga berdiskusi dengan masyarakat untuk menentukan langkah penanganan yang paling cepat dan tepat,” ujar Wabup Fahmi.

Berdasarkan hasil asesmen sementara, Fahmi menegaskan bahwa normalisasi sungai menjadi langkah paling mendesak untuk mengatasi persoalan banjir di wilayah tersebut.

Ia menyebutkan bahwa sedimentasi yang tinggi membuat sungai tidak lagi mampu menampung debit air saat curah hujan meningkat.

BACA: Delapan Kecamatan di Probolinggo Rawan Longsor dan Banjir, BPBD Siagakan Relawan

“Hasil asesmen menunjukkan, bahwa yang harus segera dilakukan adalah normalisasi sungai,” tegasnya.

Lebih lanjut, Fahmi mengungkapkan masih ditemukan bangunan dan tanaman yang berdiri di sempadan sungai dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setelah diberikan pemahaman terkait aturan serta pentingnya keselamatan bersama, masyarakat akhirnya dapat menerima rencana penertiban tersebut.

“Memang awalnya ada warga yang keberatan, tetapi setelah kami jelaskan alhamdulillah masyarakat bisa memahami,” jelasnya.

Terkait kemungkinan alih fungsi lahan, Wabup Fahmi menegaskan bahwa saat ini pemerintah daerah belum mengarah ke tahap tersebut.

Pemerintah masih memfokuskan upaya pada penanganan sedimentasi sungai dan penataan sempadan sungai sebagai langkah mitigasi banjir.

Pemerintah Kabupaten Probolinggo optimistis, melalui penanganan terintegrasi dan dukungan masyarakat, persoalan banjir yang terjadi dalam dua tahun terakhir di Kecamatan Krejengan dapat ditekan dan ditangani secara berkelanjutan.