JATIMNET.COM, Mojokerto – Dugaan penyebaran video dan foto intim oleh mantan kekasih membuat kehidupan seorang perempuan berinisial YDA, 22 tahun, berubah drastis.

Korban yang sebelumnya aktif dalam komunitas cosplay di Mojokerto kini memilih menjauh dari lingkungan pergaulannya dan pindah ke Surabaya.

Kuasa hukum korban, Rif'an Hanum, mengatakan YDA mengalami tekanan psikologis setelah konten pribadinya diduga disebarkan. Korban bahkan disebut tidak lagi berani bertemu teman-temannya.

"Kalau dulu korban terlihat ceria, masih aktif dan menikmati kehidupannya. Sekarang sudah berbeda. Aktivitas yang menjadi hobinya tidak lagi dilakukan. Dia merasa malu untuk bertemu teman-temannya," ungkap Rif'an, Senin, 9 November 2026.

Menurut Rif'an, sebelum perkara tersebut mencuat, YDA rutin berkumpul dengan teman-teman komunitas cosplay dua hingga tiga kali dalam sepekan. Namun, aktivitas sosial itu kini tidak lagi dilakukan.

Korban juga meninggalkan lingkungan tempat tinggalnya di Mojokerto. Meski kepindahan ke Surabaya berkaitan dengan pekerjaan, Rif'an menilai tekanan akibat perkara tersebut turut memengaruhi keputusan korban untuk mencari lingkungan baru.

Rif'an menjelaskan, YDA dan APS mulai berkenalan pada Februari 2023. Keduanya kemudian menjalin hubungan asmara pada Mei tahun yang sama.

Dalam hubungan tersebut, menurut keterangan korban kepada kuasa hukumnya, terdapat empat video intim yang dibuat atas bujuk rayu APS. Korban disebut bersedia karena mendapat janji bahwa rekaman tersebut hanya menjadi koleksi pribadi dan tidak akan disebarkan kepada orang lain.

Persoalan muncul setelah hubungan keduanya berakhir. YDA disebut berulang kali meminta agar video dan foto pribadi tersebut dihapus. Namun, permintaan itu diklaim tidak diindahkan hingga muncul dugaan penyebaran konten.

"Korban sudah beberapa kali mengingatkan agar video itu dihapus. Tetapi, menurut keterangan korban, permintaan tersebut tidak diindahkan. Sampai akhirnya muncul dugaan penyebaran konten setelah hubungan mereka berakhir," jelas Rif'an.

Dari empat video yang menjadi bagian perkara, dua di antaranya telah diserahkan kepada penyidik melalui flashdisk untuk kepentingan pembuktian.

Kuasa hukum menyebut dugaan penyebaran berkaitan dengan Instagram dan meminta polisi mendalami kemungkinan penggunaan WhatsApp, termasuk dugaan pembuatan stiker dari foto pribadi korban.

YDA telah melaporkan perkara tersebut ke Polres Mojokerto Kota pada 28 Agustus 2025. Namun, hingga November 2026, pihak kuasa hukum masih menunggu kepastian mengenai kelanjutan penanganan kasus tersebut.

Rif'an menyebut penyidik telah melakukan pemeriksaan dalam tiga tahap, yakni pada 30 Januari, 23 September, dan 23 Oktober 2026.

Menurut dia, pergantian kepemimpinan, perubahan pejabat kasat, serta rotasi personel menjadi sejumlah dinamika yang memengaruhi perjalanan penanganan perkara.

Meski memahami adanya perubahan di internal kepolisian, pihak korban berharap hal itu tidak membuat proses hukum semakin berlarut-larut.

"Kami berharap perkara ini segera digelar. Harus ada kepastian, apakah ditemukan tindak pidana dan apakah APS dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Jangan sampai korban terus menanggung dampaknya, sementara perkara ini tidak kunjung mendapatkan kejelasan," tegasnya.

Selain mendesak kepastian hukum, Rif'an juga mempertanyakan kemungkinan penyelesaian perkara melalui mekanisme restorative justice (RJ). Menurut dia, penyelesaian damai harus mempertimbangkan kondisi dan dampak yang dialami korban.

Sebab, dugaan penyebaran konten pribadi tidak hanya menimbulkan persoalan hukum, tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial dan psikologis korban.

"Video dan foto sudah terlanjur menjadi perhatian masyarakat. Dampaknya luar biasa bagi korban. Apakah dengan restorative justice, semua kerugian dan penderitaan korban bisa benar-benar dipulihkan?" ujarnya.

Jika penyidik nantinya menerbitkan surat penghentian penyidikan (SP3), Rif'an menyatakan pihaknya siap menempuh praperadilan apabila terdapat dasar hukum untuk menguji keputusan tersebut.

Bagi YDA, kepastian hukum menjadi bagian penting dari upaya memulihkan kehidupannya. Korban berharap dapat kembali menjalani aktivitas sosial tanpa terus dibayangi tekanan akibat dugaan penyebaran konten pribadinya.

"Korban ini sudah mengalami kerugian yang tidak bisa dihitung secara materiil. Kami hanya meminta kepastian hukum. Kalau memang ada tindak pidana, proses sesuai aturan. Kalau tidak terbukti, berikan kepastian kepada semua pihak," pungkas Rif'an.

Hingga kini, dugaan keterlibatan APS masih harus dibuktikan melalui proses hukum. Penentuan ada atau tidaknya tindak pidana menjadi kewenangan penyidik dan pengadilan sesuai ketentuan yang berlaku.