JATIMNET.COM, Surabaya – Menteri Kordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menilai utang Indonesia masih dalam tataran normal. Persentasenya masih 29 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Menurutnya angka tersebut masih jauh dibandingkan negara lain di Asia Tenggara.

“Kalau ada yang bilang pemerintah punya utang besar, itu keliru,” tegas Luhut saat menghadiri Seminar Nasional Pengembangan UMKM dan Workshop Menembus Pasar Digital di Hotel Sheraton, Kamis 7 Februari 2019.

Indonesia masih menempati urutan keenam di Asia Tenggara. Urutan pertama Singapura dengan rasio utang 160 persen dibanding PDB, diikuti Malaysia 145 persen dan Thailand 130 persen. “Utang kita masih terlalu kecil kalau mau tumbuh lebih cepat lagi,” ungkap Luhut.

BACA JUGA: Sri Mulyani : Pembahasan Utang Semakin Populer

Ia melanjutkan, utang pemerintah lebih bertujuan untuk kepentingan yang produktif, bukan untuk memberi subsidi. Mantan Menteri Bidang Politik Hukum dan Keamanan itu menegaskan utang tersebut telah melalui persetujuan DPR.

“Semua utang ini harus mendapat persetujuan DPR, tidak ada ada yang tidak mendapat persetujuan,” sebutnya.

Pria kelahiran 28 September 1947 itu menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur ini membawa dampak positif bagi iklim investasi. Terutama dalam menekan pembiayaan distribusi barang dan jasa.

Keberadaan jalan tol disambut pengusaha untuk memilih moda transportasi laut maupun jalur darat, seperti kereta api dan jalan tol, sebagai jalur pengiriman barang. Keberadaan jalan tol memberi nilai manfaat waktu, selain memangkas ongkos transportasi.

BACA JUGA: Begini Cara MNA Lunasi Utang Rp 10,7 Triliun

Tidak mengherankan jika beberapa lembaga internasional masih menempatkan Indonesia sebagai tujuan investasi terbaik. Luhut optimists laju investasi tahun 2019 ini akan meningkat dibanding tahun lalu setelah infrastruktur terbangun.  

“Semua investor yang datang di Indonesia harus memenuhi empat kriteria. Teknologi yang dibawa harus ramah lingkungan, harus menggunakan tenaga lokal, harus transfer ilmu, dan terakhir harus memberi nilai tambah,” bebernya.

Dalam kesemaptan tersebut, Luhut menampik anggapan Indonesia dibanjiri tenaga kerja asing. Dalam catatannya tenaga kerja asing yang masuk Indonesia di kisaran 86 ribu orang.