JATIMNET.COM, Surabaya - Refleksi akhir tutup tahun 2019, capaian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur menunjukkan tren positif. Misalnya di sektor ekonomi, ditengah laju ekonomi global yang kurang menggembirakan, pada triwulan III justru naik.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengklaim hingga triwulan III tahun 2019 di sektor ekonomi ini tembus 5,52 persen (c to c). Melebihi pertumbuhan ekonomi 2018 yang mencapai 5,50 persen. 

Sedangkan sumbangsih Pendapatan Domestik Rational Bruto (PDRB) Jawa Timur terhadap PDB Nasional sebesar 14,92 persen. “Kami bersyukur kalau pertumbuhan ekonomi Jatim sangat solid melampaui nasional,” ujar Khofifah dalam keterangan persnya, Minggu 29 Desember 2019 petang. 

Faktor penyebab, menurut Khofifah, yakni membaiknya kredit UMKM dan perdagangan antar daerah. Untuk perdagangan antar daerah, Pemprov Jawa Timur mengklaim selama 2019 mampu membukukan Rp 2,24 trilliun.

BACA JUGA: Harga Bawang Merah Merangkak Naik, Khofifah Tegaskan Tak Impor

Sementara hingga November 2019 kinerja pertumbuhan kredit UMKM di Jawa Timur ini mampu tumbuh 11,3 persen. Angka itu cukup menggembirakan dibanding non UMKM yang hanya tumbuh 6,4 persen. 

Khofifah optimis pertumbuhan kredit UMKM tahun depan semakin menggembirakan. Pasalnya, pemerintah berencana menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun depan sebesar Rp 190 Triliun. KUR akan disalurkan oleh sejumlah bank yang beroperasi di Jawa Timur. Peruntukannya kepada para pelaku UMKM dan wirausaha baru.

"Coba bayangkan nanti jika KUR itu berjalan UMKM, tentunya bisa tumbuh pesat. Akan banyak pelaku usaha baru, misalnya memiliki dua asisten saja maka dapat menyerap banyak tenaga kerja dan menekan angka kemiskinan di Jatim," ujar Khofifah.

Selain kredit untuk UMKM yang semakin ringan, lanjut Khofifah, Pemprov Jatim juga memprioritaskan infrastruktur di tahun 2020 dengan menjalankan Perpres 80/2019. Pemprov telah membentuk Provincial Project Management Office (PPMO) untuk mengawal pelaksanaanya. 

“Awal tahun ini kami akan road show ke kementerian terkait untuk mengawal berjalannya Perpres 80/2019 ini, karena April 2020 nanti sudah dibahas Rencana APBN 2021," kata Khofifah.