JATIMNET.COM, Probolinggo - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI), Probolinggo Raya melakukan aksi demonstrasi ke Kantor DPRD Kota Probolinggo, Senin 29 Agustus 2022.

Mereka datang dengan melakukan longmarch, sembari membentangkan banner bernada protes, berkaitan rencana pemerintah menaikkan harga bbm bersubsidi dan tarif dasar listrik.

Tiba di depan Kantor DPRD , massa kemudian secara bergantian menyampaikan aspirasinya. Mereka secara tegas, menolak kebijakan pemerintah yang dinilai dapat menyengsarakan masyarakat tersebut.

"Kami datang kesini, meminta anggota dewan agar menyampaikan aspiras rakyat terkait rencana kenaikan bbm subsidi dan tarif listrik,"ujar Saiful Dedi, Ketua HMI Probolinggo Raya.

Dedi mengatakan, jika kehadiran dirinya bersama teman-teman mahasiswa lainnya, sebagai bentuk kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai semena-mena, serta tak memikirkan nasib rakyat. 

Senada dikatakan Taufikurrohman, salah seoranh pengurus HMI. Adanya rencanakenaikan harga BBM Subsidi agar dipertimbangkan kembali. Itu karena, masyarakat kelas bawah masih baru saja diterpa Pandemi Covid-19. 

“Apa tidak kasihan kepada rakyat, terutama mereka yang perekonomiannya kelas menengah ke bawah, saat ini mereka masih baru berupaya bangkit,” katanya.

Beberapa menit melakukan orasi di depan gedung dewan,   massa pendemo kemudian dipersilahkan masuk ke dalam gedung. Mahasiswa kemudian ditemui Ketua DPRD Kota Probolinggo, Abdul Mujib. 

Kepada Abdul Mujib, mahasiswa pendemo langsung menyampaikan persoalan bbm subsidi, di mana penjualannya dinilai tidak merata, bahkan tidak tepat sasaran.

"Semestinya pemerintah lebih mengatur penjualannya, contohnya, mobil sekelas Fortuner dan mobil mewah lainnya masih banyak yang menggunakan BBM subsidi,”ujar salah satu mahasiswa. 

Merespon itu, Ketua Dewan Kota Probolinggo, Abdul Mujib berjanji bakal menyampaikan aspirasi mahasiswa ke DPR RI. Utamanya menyangkut masalah penjualan bbm bersubsidi, di mana semestinya setiap SPBU memang harus ada penjagaan ketat aparatur negara. 

“Memang setiap SPBU harusnya dijaga ketat, supaya tidak terjadi lagi pembagian BBM subsidi yang tidak tepat sasaran,"terang Mujib. 

Sementara dalam aksinya, massa pendemo menyampaikan tiga poin yang disampaikan ke anggota DPRD Kota Probolinggo, diantaranya ;

1. Atas nama rakyat Kota Probolinggo, DPRD Kota Probolinggo menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi, karena akan mengorbankan kondisi ekonomi rakyat, terutama masyarakat kelas menengah kebawah dan pelaku usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), yang belum sepenuhmya pulih akinat terdampak pandemu Covid-19.

2. DPRD Koa Probolinggo meminta pemerintah, untuk mencabut kebijakan kenaikan tarif dasar listrik.

3. Mendesak pemerintah, untuk memberantas mafia di sektor minyak, gas (migas) dan pertambangan dengan melakukan penegakan hukum yang adil dan transparan dari hulu ke hilir.