JATIMNET.COM, Gresik – Berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) membuat Pemkab Gresik harus melakukan efisiensi anggaran. Namun, sektor pendidikan disebut tetap menjadi salah satu prioritas yang dipertahankan.

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengatakan, sejumlah belanja yang dinilai masih dapat dikurangi akan diefisiensikan agar anggaran tetap tersedia untuk program prioritas pendidikan.

“Belanja yang bisa dikurangi kita kurangi, sehingga anggaran tetap bisa diarahkan ke hal-hal yang menjadi prioritas, termasuk pendidikan,” kata Fandi, Senin, 28 September 2026.

Menurutnya, kebijakan tersebut dilakukan di tengah tantangan pendidikan yang semakin beragam. Pemkab Gresik tetap berupaya mempertahankan sejumlah program, di antaranya Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) serta insentif bagi guru PAUD hingga TK.

Fandi menyampaikan hal tersebut seusai mengukuhkan 11 anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Gresik periode 2026-2031 di Ruang Putri Cempo Kantor Bupati Gresik.

Menurut Fandi, Dewan Pendidikan diharapkan dapat menjadi mitra pemerintah daerah dalam menyerap aspirasi sekaligus mencari solusi atas berbagai persoalan pendidikan di Gresik.

“Dewan Pendidikan ini menjadi bagian penting dalam upaya kita meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Gresik. Kita ingin guru-guru semakin berkualitas, begitu juga dengan anak-anak kita,” ujarnya.

Selain menjaga mutu pendidikan, Fandi menyoroti pentingnya memastikan anak-anak tetap mendapatkan akses pendidikan. Salah satunya melalui program Jaketku (Kejar Paketku) bagi anak yang tidak melanjutkan pendidikan formal.

Dia juga menekankan bahwa peningkatan mutu pendidikan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan nilai budaya lokal.

“Gresik ini kota santri. Karena itu harus kokoh spiritualnya, tetapi juga tetap jago matematika, jago bahasa. Ini menjadi tantangan dan pekerjaan rumah kita bersama,” katanya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Gresik periode 2026-2031 H. Sururi mengatakan pihaknya akan membuka ruang komunikasi dengan pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat.

“Keberagaman ini menjadi modal bagi kami untuk menampung aspirasi dan mencari solusi pendidikan,” kata Sururi.

Sebelas anggota Dewan Pendidikan tersebut berasal dari unsur organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, perguruan tinggi, PGRI, pengawas sekolah, dunia usaha dan industri, serta tokoh perempuan.