JATIMNET.COM, Surabaya – Warga negara asing (WNA) asal Suriah berinisial FD (57), tersangka kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap 19 pekerja di Kabupaten Sidoarjo, terancam dideportasi dari Indonesia.

Namun, tindakan keimigrasian tersebut baru dilakukan setelah proses hukum dan hukuman pidana di Indonesia selesai dijalani.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya Agus Winarto mengatakan, FD harus terlebih dahulu mempertanggungjawabkan dugaan tindak pidana yang menjeratnya hingga memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

"Karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana yang sedang disidik oleh Polda Jatim, maka proses hukum di Indonesia harus diselesaikan terlebih dahulu hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah," kata Agus, Rabu, 11 November 2026.

Setelah menjalani hukuman, Imigrasi akan melakukan deportasi terhadap FD. Pihaknya juga berencana memasukkan nama yang bersangkutan ke dalam daftar penangkalan sehingga tidak dapat kembali masuk ke wilayah Indonesia.

Berdasarkan data keimigrasian, FD masuk ke Indonesia pada 12 Maret 2026 menggunakan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Investor yang berlaku selama dua tahun.

"WNA berinisial FD ini masuk ke Indonesia pada tanggal 12 Maret 2026 menggunakan ITAS Investor yang berlaku selama dua tahun," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Reserse PPA-PPO Polda Jatim Kombes Pol Gannis Setyaningrum menjelaskan, FD telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam perkara dugaan TPPO terhadap 19 pekerja di sebuah restoran di Kabupaten Sidoarjo.

Perkara tersebut berlangsung selama Mei hingga Oktober 2026. Para pekerja diduga mengalami eksploitasi ekonomi dengan menerima upah sekitar Rp1,3 juta hingga Rp1,5 juta per bulan.

Mereka juga terikat perjanjian kerja yang mengancam denda Rp5 juta hingga Rp15 juta apabila mengundurkan diri sebelum menyelesaikan masa kerja tiga bulan.

Dari 19 korban yang teridentifikasi, satu orang masih berusia anak. Penyidik juga menemukan dugaan eksploitasi seksual terhadap dua pekerja laki-laki.

Atas perkara tersebut, FD dijerat Pasal 455 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan/atau ketentuan pidana terkait perlindungan anak serta ketenagakerjaan. Ancaman hukuman maksimal mencapai 15 tahun penjara.

Dalam penanganan kasus ini, Polda Jatim berkoordinasi dengan Imigrasi dan instansi terkait. UPT Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AK Jawa Timur turut memberikan pendampingan psikologis, pemenuhan kebutuhan dasar, penyediaan rumah aman, serta bantuan hukum gratis bagi para korban.