JATIMNET.COM, Surabaya - Dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan tersangka warga negara Suriah berinisial FD (57) di Kabupaten Sidoarjo berlangsung sejak Mei hingga Oktober 2026.

Sebanyak 19 pekerja diduga menjadi korban eksploitasi dengan upah rendah dan ancaman denda jika mengundurkan diri sebelum waktunya.

Para pekerja hanya menerima upah sekitar Rp1,3 juta hingga Rp1,5 juta per bulan. Sementara itu, kontrak kerja mencantumkan penalti Rp5 juta hingga Rp15 juta bagi pekerja yang mengundurkan diri sebelum menyelesaikan masa kerja tiga bulan.

Kasus tersebut terungkap setelah Direktorat Reserse PPA-PPO Polda Jawa Timur menyelidiki aktivitas usaha restoran milik FD yang saat itu belum beroperasi.

Direktur Reserse PPA-PPO Polda Jatim Kombes Pol Gannis Setyaningrum mengatakan, tersangka diduga memanfaatkan tenaga para pekerja untuk memenuhi kebutuhan operasional restoran.

"Selama periode tersebut, karyawan tetap dipaksa bekerja melampaui batas kemampuan dengan gaji yang tidak sesuai. Masing-masing karyawan dipaksa menandatangani perjanjian perikatan sehingga tidak bisa keluar dari pekerjaan," kata Gannis saat konferensi pers di Mapolda Jatim, Surabaya, Rabu, 11 November 2026.

Ia menjelaskan, para pekerja tidak mengalami penyekapan secara fisik. Tekanan terhadap mereka dilakukan melalui ketentuan kontrak yang membuat pekerja merasa terikat dan takut mengundurkan diri.

Penyidik juga mengungkap dugaan kendali FD terhadap berbagai aspek usaha. Mulai dari perekrutan pekerja melalui media sosial, penentuan penerimaan karyawan, pengaturan jam kerja, hingga pemberian instruksi dan surat peringatan melalui WhatsApp.

Tersangka diduga ingin memperoleh keuntungan ekonomi dengan memanfaatkan tenaga kerja murah di bawah upah minimum.

Dari 19 orang yang teridentifikasi sebagai korban, satu di antaranya masih berusia anak. Penyidik juga menemukan dugaan eksploitasi seksual terhadap dua pekerja laki-laki. Kasus tersebut ditangani penyidik Polresta Sidoarjo.

FD telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polda Jatim. Ia dijerat Pasal 455 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta sejumlah ketentuan terkait perlindungan anak dan ketenagakerjaan.

"Ancaman hukuman terhadap tersangka mencapai 15 tahun penjara," ucap mantan Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.