JATIMNET.COM, Surabaya – Sebanyak 19 pekerja diduga menjadi korban eksploitasi ekonomi dan seksual oleh seorang warga negara Suriah berinisial FD. Dalam kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) ini, satu korban diketahui masih di bawah umur.

Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA-PPO) Polda Jawa Timur menangkap FD di Kabupaten Sidoarjo.

Tersangka diduga mengeksploitasi para pekerja untuk kepentingan sebuah restoran yang belum beroperasi.

Direktur Reserse PPA-PPO Polda Jatim Kombes Pol Gannis Setyaningrum mengatakan, kasus tersebut berlangsung selama periode Mei hingga Oktober 2026.

Tersangka diduga merekrut pekerja melalui media sosial dengan menawarkan pekerjaan yang kemudian tidak sesuai dengan perjanjian awal.

"Para korban dipekerjakan tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Mereka dipaksa bekerja melampaui batas kemampuan dengan upah yang tidak sesuai," kata Gannis saat konferensi pers di Mapolda Jatim, Surabaya, Rabu, 11 November 2026.

Para pekerja hanya menerima upah sekitar Rp1,3 juta hingga Rp1,5 juta per bulan. Mereka juga terikat perjanjian kerja yang memuat denda Rp5 juta hingga Rp15 juta apabila mengundurkan diri sebelum masa kerja tiga bulan.

Kondisi tersebut membuat para pekerja kesulitan meninggalkan tempat kerja. Sebab, mereka tinggal di mess atau kafe yang digunakan sebagai tempat operasional usaha tersebut.

"Para korban tinggal di mess atau kafe tersebut. Mereka tidak bisa sembarangan keluar bukan karena dikunci secara fisik, tetapi karena terikat perjanjian kerja yang memberatkan," ujarnya.

Dari total 19 korban, satu orang masih berusia anak-anak, sedangkan 18 lainnya merupakan orang dewasa. Penyidik juga menemukan dugaan eksploitasi seksual terhadap dua pekerja laki-laki berinisial MIP dan MFP.

Atas dugaan perbuatannya, FD dijerat Pasal 455 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan/atau ketentuan pidana terkait perlindungan anak serta ketenagakerjaan. Tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara.

"Saat ini tersangka telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polda Jatim untuk menjalani proses hukum," jelas Gannis.

Polda Jatim berkoordinasi dengan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AK Provinsi Jawa Timur untuk memberikan pendampingan kepada para korban. Langkah tersebut meliputi penyediaan rumah aman, asesmen psikologis, hingga pendampingan hukum.

Gannis mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati menerima tawaran pekerjaan, terutama yang menjanjikan gaji besar tanpa prosedur perekrutan dan ketentuan kerja yang jelas. Masyarakat juga diminta mewaspadai pola perekrutan yang berpotensi mengarah pada TPPO.