JATIMNET.COM, Ponorogo – Pemerintah Kabupaten Ponorogo kembali menutup 27 warung remang-remang di kawasan Pasar Janti, Desa Ngrupit, Kecamatan Jenangan, Senin, 12 Mei 2025. 

Penyegelan dilakukan Satpol PP setelah hasil pemeriksaan kesehatan menemukan lima pekerja warung positif mengidap HIV.

Pada Kamis, 8 Mei 2025, Dinas Kesehatan bersama Satpol PP Ponorogo telah melakukan pemeriksaan atau skrining terhadap 13 pekerja warung di kawasan Pasar Janti. Hasilnya, lima di antaranya dinyatakan positif HIV. Penemuan ini menambah panjang daftar temuan kasus serupa di wilayah lain di Ponorogo.

Sebelumnya, di Desa Demangan, Kecamatan Siman, juga ada 13 pekerja warung teridentifikasi kasus serupa, yakni terjangkit HIV, di Sukosari Babadan lima kasus, dan satu kasus di kawasan Terminal Seloaji.

BACA: Dipakai Prostitusi, Warung Remang di Kemlagi Dibongkar

Kepala Satpol PP Ponorogo Eko Edi Supraoto mengatakan pihaknya akan terus menyisir lokasi-lokasi yang diduga menjadi tempat praktik prostitusi. Bahkan pada Sabtu malam, 10 Mei 2025, pihaknya menyisir sejumlah tempat hiburan malam dan melakukan skrining pada 101 pengunjung dan hasilnya negatif. 

“Semua yang kita duga ada pekerja-pekerja yang keluar dari ‘kefungsian’ akan kita target, tapi kita identifikasi dulu,” kata Eko. 

Eko menerangkan jika pihaknya tidak hanya kan berhenti di Pasar Janti, namun sejumlah tempat yang diduga digunakan praktek prostitusi terselubung akan ditertibkan. Sejumlah warung yang diduga menjadi penyebar HIV juga akan ditertibkan. 

“Untuk pekerja warung yang teridentifikasi HIV saat ini sebagian masih di Dinsos, di rumah singgah,” kata Eko. 

BACA: Layani Prostitusi dan Tularkan HIV, 14 Warung Remang di Ponorogo Disegel

Eko menuturkan sejumlah pekerja warung yang berada di Dinsos saat ini akan segera dipulangkan ke daerah asal. Sebab, sebagian besar dari pekerja yang terjangkit HIV merupakan warga luar Ponorogo, sehingga pihaknya harus bekerjasama dengan pemerintah asal pekerja untuk melakukan pendataan dan monitoring. 

“Akan kita kembalikan ke kota masing-masing, kalau luar daerah kita serahkan ke Dinsos masing-masing, kalau di Ponorogo akan kita serahkan ke Kepala Desa untuk dilakukan pembinaan, tentunya tetap berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan agar mereka rutin untuk berobat,” tutur Eko.