JATIMNET.COM, Mojokerto – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto telah menerbitkan surat edaran (SE) terkait aturan ditiadakannya Pekerjaan Rumah (PR) untuk semua siswa dari jenjang TK, SD, SMP negeri maupun swasta sejak Kamis, 27 Oktober 2022.

Hal ini menyusul diterapkannya kurikulum merdeka yang telah dicanangkan oleh Mendikbudristek RI Nadiem Makarim. Siswa diberikan pilihan mengembangkan potensi berdasarkan kreativitas individu.

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menjelaskan hal tersebut bertujuan agar siswa memiliki waktu yang cukup untuk mendapatkan pendidikan dalam keluarga, melakukan kegiatan yang dapat menunjang minat dan bakat, serta mampu berinteraksi dan bersosialisasi dengan lingkunganya.

“Meski tidak lagi memberikan PR kepada anak-anak, namun seluruh materi pembelajaran akan difokuskan selama mereka berada di sekolah,” ucapnya, Jumat, 28 Oktober 2022.

Selain bebas PR, dalam penerapan kurikulum merdeka belajar para siswa juga diajak kegiatan outing class di antaranya berkunjung ke telecenter palapa di Mall Pelayanan Publik Gajah Mada, kontainer baca yang ada di lima lokasi rekreatif, kunjungan edukasi ke selasar Rumah Rakyat, Masjid Jami’ Al Fattah, Klenteng Hok Sian Kiong, Museum Gubug Wayang, hingga sekolah Soekarno kecil.

“Ruhnya program merdeka belajar adalah demikian, bagaimana siswa ini dapat mengembangkan potensi berdasarkan kreativitas individu,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto Amin Wachid menuturkan penghapusan PR bukan berarti para siswa tidak belajar di rumah. Mereka akan tetap belajar di rumah berdasarkan minat masing-masing.

“Tetap ada materi yang harus diselesaikan, namun bukan dalam bentuk PR, nantinya akan dilakukan evaluasi di setiap minggunya kepada guru kelas masing-masing,” ujarnya.

Amin juga menjelaskan bahwa penerapan lima hari sekolah atau full day school di jenjang SD dan SMP Negeri di Kota Mojokerto sudah mulai diterapkan di tahun ajaran baru 2018-2019 lalu.

"Lima hari sekolah ini tujuannya yakni Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang digagas Kemendikbud saat itu," ia memungkasi.