JATIMNET.COM, Jakarta – Tim penyidik KPK tidak menyita atas penggeledahan di rumah pribadi Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita dalam perkara dugaan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dengan tersangka anggota Komisi VI DPR RI, BSP (Bowo Sidik Pangarso).

“Tidak ada yang disita dari lokasi penggeledahan. Kami tidak melakukan penyitaan karena barang atau benda yang ada di rumah tersebut tidak terkait dengan pokok perkara. Secara fair penyidik tidak melakukan penyitaan,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Kamis 2 Mei 2019.

Petugas KPK melakukan penggeledahan di rumah pribadi Mendag Enggartiasto Lukita di kawasan Jakarta Selatan pada Selasa 30 April 2019 lalu.

“Penyidik bergerak ke beberapa tempat dalam beberapa hari kemarin untuk menelusuri bukti dan informasi yang relevan, termasuk kegiatan penggeledahan di rumah mendag,” ungkap Febri.

BACA JUGA: KPK Geledah Ruang Menteri Perdagangan Terkait Kasus Bowo

Sebelumnya, pada Senin 29 April 2019, KPK menggeledah ruang kerja mendag di gedung Kementerian Perdagangan dan mengamankan sejumlah dokumen terkait perdagangan gula.

“Dokumen-dokumen dan barang bukti elektronik yang sudah didapatkan dari kantor Kemendag sebelumnya sedang dipelajari dan nanti akan diklarifikasi pada pemeriksaan saksi-saksi sesuai kebutuhan penyidikan," tambah Febri.

Penasihat hukum BSP, Saut Edward, sebelumnya menyebutkan bahwa sumber uang yang berada dalam amplop untuk digunakan kliennya untuk serangan fajar pada Pemilu 2019 berasal dari salah satu menteri di Kabinet Kerja.

“Penggeledahan ini merupakan bagian dari proses verifikasi, beberapa informasi yang berkembang di penyidikan, terutama terkait sumber dana gratifikasi yang diduga diterima BSP,” tambah Febri.

BACA JUGA: KPK Panggil Nicke Widyawati untuk Kasus DIrut PLN

KPK telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus tersebut, yakni anggota Komisi VI DPR RI BSP, IND dari unsur swasta, dan Marketing Manager PT PT Humpuss Transportasi Kimia, AWI (Asty Winasti).

KPK telah mengamankan 82 kardus dan dua boks kontainer yang berisikan sekitar 400 ribu amplop berisi uang yang diduga dipersiapkan oleh BSP tersebut.

Dari 82 kardus dan dua boks kontainer itu, terdapat uang sekitar Rp 8 miliar dalam pecahan Rp 20 ribu dan Rp 50 ribu yang telah dimasukkan dalam amplop-amplop tersebut.

Uang tersebut diduga terkait pencalonan BSP sebagai anggota DPR RI di Daerah Pemilihan Jawa Tengah II yang meliputi Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Demak.

BACA JUGA: Pengusaha Malang Dicegah ke LN Berkaitan Kasus RK

Selain itu, BSP juga mengaku diperintahkan secara langsung oleh Kepala BNP3TKI Nusron Wahid menyiapkan 400 ribu amplop untuk digunakan dalam serangan fajar.

Dalam perkara ini, BSP diduga telah menerima suap sebesar Rp 310 juta dan 85.130 dolar AS atau sekitar Rp 1,2 miliar dari Marketing Manajer PT HTK, AWI.

Suap ini diberikan karena BSP membantu PT HTK mendapatkan kontrak kerja sama dengan PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog) untuk mendistribusikan pupuk yang diproduksi PT Pupuk Indonesia.

Selain dari PT HTK yang merupakan cucu perusahaan Humpuss Grup, BSP juga diduga telah menerima suap dan gratifikasi dari sejumlah pihak lain yang totalnya mencapai Rp 8 miliar. (ant)

Sumardi Dorong Perbaikan Gedung Sekolah Swasta Tertua di Jombang

Harga Pupuk Subsidi, Ini Keluhan Petani Kediri ke Anggota Dewan

KPK tidak Lakukan Penyitaan di Rumah Kemendag

Polisi Masih Dalami Pemukulan Anggota DPRD Surabaya