Supaya Tak Golput di Pemilu 2019

JATIMNET.COM, Surabaya - Seratusan orang berdatangan ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya, Selasa 9 April 2019. Mereka tampak antusias mengantre untuk mengurus kartu pindah pilih (A5) supaya bisa ikut berpartisipasi di hari pemungutan suara pada Rabu 17 April 2019 pekan depan.  

Muli (25) warga asal Bima Nusa Tenggara Barat mengaku sudah lima tahun bekerja di Surabaya. Setelah mengetahui ada perpanjangan pencoblosan di KPU Surabaya, ia berniat mengurus kartu A5 tersebut.

"Baru mengurus, dan semoga bisa. Sebagai warga negara yang baik, harus berpartisipasi dalam pesta demokrasi, jangan sampai menyesal lima tahun ke depan karena golput," katanya di Kantor KPU, Rabu 9 April 2019.

BACA JUGA: Megawati Sebut Golput Pengecut

Ia mengaku sangat terbantu dengan adanya perpanjangan ini, karena tidak libur pada hari H pencoblosan. Muli berharap semua warga bisa menggunakan hak suaranya pada pemilu mendatang.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya Nur Syamsi mengatakan perpanjangan pengurusan form A5 berlaku mulai 1-10 April 2019 atau H-7 pelaksanaan Pemilu 2019 pada 17 April 2019 sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 20/PUU-XVII/2019.

"Dalam putusan itu disebutkan, bahwa perpanjangan waktu untuk mengurus form A5 hanya mengakomodir pemilih dengan keadaan tertentu saja," kata Syamsi melalui telepon, Selasa 9 Maret 2019.

BACA JUGA: Pakar Politik Sebut Golput Itu Hak Warga Negara

Empat kriteria yang diamanatkan dalam putusan MK meliputi orang sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan karena melakukan tindak pidana dan menjalankan tugas pada saat pemungutan suara.

Syamsi mengungkapkan bagi yang bertugas pada saat pemungutan suara, persyaratan administrasi yang harus dipenuhi selain membawa Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), juga diharuskan membawa surat tugas sebagai bukti. "Nah untuk yang sakit membawa surat sakit," katanya.

Namun, Syamsi mengatakan tidak semua warga yang datang ke KPU Surabaya bisa mengurus A5, karena terbentur soal kriteria. Menurutnya, banyak di antara mereka yang kurang paham dengan kriteria yang dimaksud dalam putusan MK itu.

BACA JUGA: Pemilu Habiskan Biaya Triliunan, Jokowi: Rugi Besar Kalau Golput

Seperti halnya warga yang mengurus form A5. Sebagian besar mengaku adalah pekerja yang tetap bertugas saat pencoblosan. Hanya saja, mereka tidak bisa mengurus form A5 karena tugas yang dilakukan tidak sesuai dengan putusan MK.

Perlu diketahui, hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) ditetapkan jumlah pemilih di Kota Surabaya sebanyak 2.131.756 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 1.090.234 pemilih.

Pemilih perempuan berjumlah 1.090.234 pemilih yang tersebar di 31 Kecamatan, 154 Kelurahan, dan 8.146 TPS. Adapun Rekapitulasi DPTHP-3 tidak mengalami perubahan dari DPTHP-2.