Logo

Subsidi Pemerintah Daerah Sangat Ditunggu Saat Pengaktifan Pesantren

Reporter:,Editor:

Senin, 01 June 2020 05:00 UTC

Subsidi Pemerintah Daerah Sangat Ditunggu Saat Pengaktifan Pesantren

Wakil Ketua Bidang Kerohanian DPD Partai Golkar Jatim, Muhammad Bin Mu'afi Zaini

JATIMNET.COM, Surabaya - Wakil Ketua Bidang Kerohanian DPD Partai Golkar Jatim, Muhammad Bin Mu'afi Zaini menyebut rencana dibukanya kembali pesantren harus dilakukan secara matang, di tengah pandemi Covid-19 sekarang ini.

Pemerintah mulai dari provinsi hingga kabupaten/kota harus terlibat langsung dalam proses pengembalian santri belajar di Pondok Pesantren. Bukan hanya dengan menyiapkan protokol kesehatan semata, namun juga harus terlibat secara fisik mulai dari pendampingan tenaga ahli hingga tes secara massal. 

"Secara kebijakan dengan mempermudah dan mempermurah surat sehat, dengan kekuatan anggarannya, termasuk bisa untuk subsidi rapid test," ujar politisi yang akrab disapa Gus Mamak tersebut tertulis, Senin 1 Juni 2020. 

Gus Mamak berharap, pondok pesantren di Jawa Timur tidak menjadi tempat pendemi baru Covid-19. Khususnya ketika nanti para santri kembali beraktivitas pendidikan dan ibadah di saat di dalam pondok pesantren.

BACA JUGA: New Normal bersama Covid, Pemerintah Diminta Perhatikan Pesantren

Karenanya harus ada pendampingan dari pemerintah, mengingat pesantren rata-rata masih awam terhadap kesehatan dalam menghadapi tatanan kehidupan baru atau new normal.

"Kalau pemerintah lepas tangan, ditambah terbatasnya sumber daya pesantren dalam hal kesehatan. Bisa diprediksikan akan jadi bomerang bagi Jawa Timur," katanya.

Diakuinya, disatu sisi pesantren bisa menjadi tempat melokalisir virus yang bagus. Begitu santri masuk, mereka tidak kemana mana, dan tidak berinteraksi dengan pihak luar. Artinya ada 1,1 juta santri yang pergerakannya terkontrol. Sehingga dapat menurunkan pergerakan manusia dengan usia aktif. 

"Namun bila proses kembalinya santri ke pesantren dilakukan asal asalan tanpa screening yang tepat, maka bisa jadi justru menjadi blunder, karena tingkat kepadatan pesantren menjadikan interaksi fisik lebih intens," terang politisi yang juga duduk sebagai anggota DPRD Jatim tersebut. 

Sebaliknya, jika proses pengembalian santri berjalan sukses tanpa membawa virus, dibawah bimbingan para pengasuh. "Bukan tidak mungkin doa 1,1 juta orang ditambah tenaga pendidiknya ini Insyaallah akan signifikan sebagai ihtiyar batin memerangi covid 19," katanya.