JATIMNET.COM, Surabaya – Rencana Aksi Rakyat Jawa Timur Menggugat yang digelar 3 September 2025 ditunda hingga batas waktu yang belum ditentukan. 

Hal ini ditegaskan inisiator aksi, M. Sholeh, menunda aksi yang rencananya digelar di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, di Taman Apsari, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Senin, 1 September 2025.

“Mulai hari ini, Senin 1 September 2025, saya menyatakan rencana demo pada 3 September kami tunda hingga batas waktu belum ditentukan,” ujar Sholeh.

Sholeh membeberkan alasan rencana demo tersebut ditunda. Salah satunya karena aksi anarkis yang terjadi dalam demo beberapa hari sebelumnya di sejumlah kota, termasuk pembakaran salah satu sisi Gedung Negara Grahadi dan pembakaran DPRD Kota dan Kabupaten Kediri, serta sejumlah OPD di Pemkab Kediri. 

“Mengingat situasi yang tidak kondusif, maka tidak elok kalau aksi itu tetap digelar. Makanya, teman-teman bersepakat untuk menunda dulu sambil menunggu situasi yang kondusif, baru nanti itu dilaksanakan aksi,” katanya.

Sebelumnya, Sholeh beserta korlap lainnya, Acek Kusuma dan Musfiq, membentuk Posko Rakyat Jawa Timur Menggugat. Posko tersebut dirikan sejak Kamis, 21 Agustus 2025.

Pendirian posko tersebut sebagai tempat berkumpulnya masyarakat dan tempat bagi warga yang ingin menyumbangkan makanan, minuman, air mineral, hingga donasi uang tunai.

Gerakan Rakyat Jawa Timur Menggugat juga membuka donasi bagi simpatisan pendukung demo 3 September 2025 melalui rekening atas nama Acek Kusuma.

Donasi tersebut digunakan sebagai bahan logistik bagi gerakan Rakyat Jawa Timur Menggugat yang akan melakukan aksi demo besar-besaran pada Rabu, 3 September 2025.

Aksi itu mengusung tuntutan, yakni penghapusan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor roda 2 dan roda 4, usut dugaan korupsi triliunan rupiah yang diduga melibatkan Gubernur Jatim, dan hapus segala bentuk pungli di SMA dan SMK Negeri di Jawa Timur. 

Sholeh menegaskan demo tetap dilanjutkan apabila situasi di Kota Surabaya dan Jawa Timur pada umumnya kembali normal. “Pada prinsipnya aksi tidak batal,” kata Sholeh yang juga seorang advokat dan pernah menjadi Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jatim ini.