JATIMNET.COM, Surabaya – Wacana penerapan pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung kembali menguat dan memicu diskusi serius di kalangan akademisi. Sebagian pihak menilai, wacana ini sebagai momentum untuk mengevaluasi kembali desain demokrasi lokal yang selama lebih dari satu dekade dijalankan melalui mekanisme pilkada langsung.

Diskursus tersebut mengemuka dalam forum diskusi bertajuk “Ke Mana Arah Pilkada: Membaca Ulang Desain Demokrasi Lokal” yang digelar di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu, 31 Januari 2026. Sejumlah akademisi menilai pilkada langsung memang memperluas partisipasi rakyat, namun juga melahirkan berbagai persoalan struktural.

Pakar komunikasi politik Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdussalam, menilai pilkada langsung telah mendorong partai politik masuk ke dalam pusaran pragmatisme elektoral. Menurutnya, kondisi itu membuat fungsi strategis partai sebagai institusi kaderisasi kian melemah.

“Selama pilkada langsung, partai sering terjebak pada logika elektoral yang sangat pragmatis. Yang diprioritaskan bukan kader terbaik, tetapi siapa yang paling siap secara modal dan popularitas,” kata Surokim.

BACA: Aksi Kawal Putusan MK di Jember, Hanya Anggota DPRD dari PDIP yang Mendukung

Ia menyebut, pilkada tidak langsung berpotensi mengembalikan peran partai sebagai aktor utama dalam proses rekrutmen kepemimpinan daerah. Dalam skema tersebut, partai tidak lagi sekadar menjadi pengusung administratif, melainkan penentu utama kualitas kandidat.

Pandangan ini membuka perdebatan lanjutan tentang sejauh mana perubahan sistem pilkada dapat mengoreksi praktik politik yang selama ini berkembang, khususnya terkait biaya politik dan kaderisasi internal partai.

Sebelumnya, wacana Pilkada tidak langsung mengemuka dan diusulkan oleh sejumlah partai politik pendukung pemerintah, seperti PKB, PAN, Golkar dan terutama Gerindra.

BACA: Carok Antarsaudara di Jember Berujung Nyawa Melayang, Diduga Dipicu Lahan Warisan

Sekjen DPP Partai Gerindra, Sugiono beralasan, pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh DPRD seperti di masa Orde Baru, akan banyak menghemat anggaran negara.

Namun, wacana tersebut ditolak keras sejumlah organisasi masyarakat sipil. Indonesian Corruption Watch (ICW) misalnya, menilai pemilihan kepala daerah di DPRD justru berpotensi menyuburkan korupsi. Karena selama ini saja banyak anggota DPRD yang terlibat korupsi. Selain itu, jika alasannya untuk menghemat anggaran, maka ICW mengusulkan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dihentikan.