JATIMNET.COM, Jakarta – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal pertumbuhan ekonomi yang belum merata membuka ruang kritik terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintah.

Sebab, pada saat pemerintah berbicara tentang pemerataan, kebijakan yang muncul bersamaan justru lebih banyak berupa stimulus jangka pendek, seperti diskon tambah daya listrik, sementara harga BBM nonsubsidi tetap bergerak mengikuti pasar.

Prabowo menyampaikan pernyataan itu saat menjadi inspektur upacara Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin 1 Juni 2026 .

Ia menilai Indonesia memang mencatat pertumbuhan ekonomi dalam beberapa dasawarsa terakhir, tetapi hasilnya belum seluruhnya dirasakan secara adil oleh rakyat. 

“Salah satu tantangan besar bangsa Indonesia hari ini adalah memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Marilah kita selalu jujur kepada diri kita sendiri,” kata Prabowo di Jakarta, Senin, 1 Juni 2026.

Pernyataan itu penting karena data makro terbaru masih menunjukkan wajah ganda ekonomi nasional. Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia triwulan I-2026 tumbuh 5,61 persen secara tahunan.

Namun, konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama dengan sumber pertumbuhan 2,94 persen, sementara konsumsi pemerintah tumbuh 21,81 persen. Artinya, laju ekonomi masih sangat bergantung pada belanja negara dan daya beli masyarakat. 

Di Jawa Timur, konteks ini juga terasa. BPS Jawa Timur mencatat ekonomi provinsi tersebut pada triwulan I-2026 tumbuh 1,25 persen dibanding triwulan sebelumnya, dengan pertumbuhan tertinggi dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 15,85 persen. Namun, angka kemiskinan terakhir masih 9,30 persen pada September 2025, atau sekitar 3,804 juta orang. 

Di tengah klaim pemerataan itu, PLN justru menawarkan diskon 50 persen bukan untuk tarif listrik bulanan, melainkan biaya tambah daya. Program ini berlaku 20 Mei hingga 2 Juni 2026 bagi pelanggan satu fasa semua golongan tarif, dengan mekanisme melalui PLN Mobile. Pelanggan 1.300 VA yang menaikkan daya ke 7.700 VA membayar Rp3.100.800 dari biaya normal Rp6.201.600. 

Secara sosial, stimulus seperti ini tidak otomatis menyasar rumah tangga paling rentan. Warga miskin atau pekerja informal lebih membutuhkan listrik murah untuk konsumsi dasar, bukan insentif menaikkan kapasitas daya.

Dengan kata lain, program tersebut lebih dekat ke dorongan konsumsi kelas menengah dan usaha rumah tangga yang mampu menambah daya, bukan jaring pengaman bagi kelompok bawah.

Pada saat bersamaan, Pertamina menyesuaikan harga BBM nonsubsidi per 1 Juni 2026. Pertamax Turbo naik dari Rp19.900 menjadi Rp20.750 per liter.

Dexlite turun dari Rp26.000 menjadi Rp23.000 per liter, sedangkan Pertamina Dex turun dari Rp27.900 menjadi Rp24.800 per liter. Pertamax tetap Rp12.300, Pertamax Green Rp12.900, Pertalite Rp10.000, dan biosolar subsidi Rp6.800 per liter. 

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun mengatakan penyesuaian harga dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika harga energi global dan formula harga pemerintah.

“Penurunan harga Pertamina Dex, Dexlite, serta penyesuaian harga Pertamax Turbo dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika harga energi global serta parameter yang ditetapkan pemerintah melalui formula harga yang berlaku,” ujar Roberth di Jakarta. 

Kebijakan harga BBM nonsubsidi memang tidak langsung menyentuh pengguna Pertalite dan solar subsidi. Namun dampak tidak langsung tetap perlu dicermati, terutama pada biaya logistik, transportasi, dan ekspektasi harga.

BPS mencatat inflasi April 2026 sebesar 2,42 persen secara tahunan, turun dari Maret 2026 sebesar 3,48 persen menurut data Bank Indonesia. Tetapi stabilnya inflasi nasional tidak selalu berarti beban biaya hidup merata ringan di semua daerah. 

Di sinilah kritik utama muncul. Pemerintah mengakui pertumbuhan belum merata, tetapi respons kebijakan yang terlihat masih bercampur antara retorika pemerataan, stimulus konsumsi terbatas, dan penyesuaian harga energi berbasis pasar.

Bila tidak disertai perlindungan daya beli yang lebih presisi, kebijakan tersebut berisiko hanya menahan tekanan jangka pendek, bukan memperbaiki struktur ketimpangan.

Bagi Jawa Timur, isu ini penting karena provinsi tersebut menjadi salah satu pusat industri, perdagangan, pertanian, dan logistik nasional. Kenaikan biaya energi, meski pada segmen nonsubsidi, tetap dapat memengaruhi pelaku usaha kecil, distribusi barang, dan biaya produksi.

Sementara, jutaan warga miskin masih membutuhkan kebijakan yang langsung menyentuh pendapatan, pangan, pekerjaan layak, dan akses layanan dasar.

Pernyataan Prabowo soal kejujuran melihat ketimpangan menjadi relevan justru bila pemerintah bersedia menguji ulang efektivitas kebijakan ekonominya sendiri.

Pertumbuhan 5,61 persen tidak cukup menjadi bukti keberhasilan bila manfaatnya lebih banyak bertahan di lapisan yang sudah mampu mengakses stimulus, sementara kelompok bawah tetap menghadapi biaya hidup, pekerjaan informal, dan ketidakpastian pendapatan.

Pemerintah kini menghadapi ujian lanjutan: apakah pemerataan hanya menjadi narasi dalam pidato kenegaraan, atau diterjemahkan menjadi kebijakan yang benar-benar mengurangi beban warga rentan.

Tanpa koreksi desain stimulus dan perlindungan daya beli, pengakuan bahwa pertumbuhan belum merata bisa berhenti sebagai pernyataan politik, bukan perubahan arah ekonomi.