JATIMNET.COM, Gresik – Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani didampingi Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah menerima kunjungan kerja Staf Khusus Wakil Presiden RI Bidang Ekonomi dan Keuangan Lukmanul Hakim, Jumat, 11 Maret 2022.

Dalam pertemuan yang berlangsung 60 menit itu, mereka membahas percepatan pembangunan Kawasan Industri Halal (KIH).

Lukman mengungkapkan kunjungan ini sesuai arahan Wapres Maruf Amin untuk mengawal rencana pembangunan KIH di Kabupaten Gresik.

"Pembangunan di atas merupakan proyek strategis nasional yang harus segera diwujudkan," katanya melalui rilis tertulis Humas Pemkab Gresik, Sabtu, 12 Maret 2022.

BACA JUGA: Wapres Ma'ruf Amin Dukung Rencana Pembangunan KIH di Gresik

Menurutnya, di Indonesia masih belum ada standar shelter house pemotongan daging sapi berstandar Internasional untuk ekspor dan harus memenuhi syarat standar ekspor.

Jawa Timur merupakan salah satu penyuplai stok daging sapi terbesar dan dapat mencukupi ketersedian kebutuhan daging sekitar 60 persen.

"Jika Kawasan Industri Halal (KIH) di Kabupaten Gresik itu diwujudkan, maka Jawa Timur akan maju dan meningkat dari segi ekonomi," katanya.

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani berterima kasih dan mengapresiasi kedatangan Lukman.

"Sebagaimana diharapakan, kunjungan Stafsus Wapres RI di Gresik dapat menjadi jembatan atau mediasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat," katanya.

BACA JUGA: DPRD Gresik Tunggu Kajian Detail Kawasan Agroindustri di Waduk Sukodono

Menurutnya, Pemkab Gresik sedang giat-giatnya dan serius melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi dan tentunya tidak bisa lepas dari peran dan dukungan pemerintah pusat.

Pembangunan KIH di lahan seluas 204  hektar di Kecamatan Manyar, Bungah, dan Sidayu untuk perusahaan industri yang menghasilkan produk halal serta sarana prasarana.

Lebih jauh, Gus Yani menjelaskan selain Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), pembentukan KIH di Gresik Utara tersebut dinilai sesuai dengan kawasan agropolitan dan minapolitan yang mendukung.

Sementara itu, Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah menyebut kedatangan Staf khusus Wapres RI merupakan bentuk perhatian terhadap perkembangan pembangunan di  Gresik.

"Kedatangan Stafsus Wapres menjadi jembatan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat akan hambatan apa yang menjadi kekurangan, termasuk perda RTRW," katanya.

Aminatun berharap proses segera terintegrasi dengan legalisasi Perda RTRW Kabupaten Gresik tahun 2022-2042 untuk disampaikan ke pemerintah pusat agar pembangunan segera terwujud.