Rabu, 24 April 2019 - 05:43
JATIMNET.COM, Surabaya – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memastikan tidak ada gangguan eksplorasi terhadap isu lingkungan.
Kepala Divisi Formalitas SKK Migas Didik Sasono Setyadi tidak menampik isu lingkungan kerap menjadi ganjalan kegiatan eksplorasi hulu. Namun pihaknya memastikan tidak ada gangguan sampai menyebabkan keterlambatan.
“Begini, memperlakukan industri migas itu memiliki karakter yang berbeda di setiap lapangan. Dari satu eksplorasi ke eksplorasi yang lain, dampak lingkungannya tidak sama,” kata Didik, di sela lokakarya SKK Migas bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di Kantor SKK Migas, Surabaya, Senin 22 April 2019.
BACA JUGA: Produksi Minyak Sumatra Bagian Utara Naik 4,9 Persen
Begitu juga dengan potensi kerusakan lingkungan di setiap daerah memiliki karakter yang berbeda. Didik menggarisbawahi bahwa perlu adanya pendekatan ilmiah sebagai kajian terhadap dampak lingkungan, salah satunya melalui AMDAL.
“Saya kasih contoh muara Bengawan Solo di Gresik yang banyak sedimentasinya akan berbeda perlakuannya dengan eksplorasi di lepas pantai, karena dampaknya tidak sama,” lanjut Didik.
Meski demikian, dia tidak menampik isu lingkungan kerap menjadi isu sentral. Tetapi dia menilai dampak lingkungan tidak hanya terjadi di sektor migas.
Industri tambang dan mineral akan selalu bersinggungan dengan isu alam bersama lembaga masyarakat di dalamnya. Sebab eksplorasi mineral maupun tambang memiliki dampak lingkungan yang bisa “dikelola” masyarakat dengan tujuan tertentu.
BACA JUGA: Pertamina-SKK Migas Jalin Kontrak Bagi Hasil Migas Maratua
Menurut Didik, hingga April 2019 belum ada kegiatan hulu yang terganjal dampak lingkungan. Menurutnya, isu dampak lingkungan adalah tantangan yang harus diselesaikan agar eksplorasi hulu bisa on schedule (tepat waktu).
“Sampai sekarang belum ada. Kalaupun terhambat bukan faktor dampak lingkungan, ada banyak sebabnya, bisa perizinan atau masalah lain,” Didik menambahkan.
Sejauh ini perizinan yang sudah bisa diajukan secara daring baru sebatas usaha. Sementara untuk izin kegiatan eksplorasi ada di masing-masing kementerian secara manual.
