JATIMNET.COM, Jakarta - Presiden Joko Widodo menegaskan kalau pemerintah telah menyerahkan sepenuhnya pengelolan Blok Rokan kepada Pertamina mulai 2021. Hal ini disampaikan di depan masyarakat adat Provinsi Riau dalam rentetan kunjungan presiden di Sumatera, Sabtu 15 Desember 2018.

"Ada suara yang menyampaikan kepada saya, pak mohon agar Blok Rokan yang telah dikelola oleh Chevron puluhan tahun itu bisa diambil alih dan kita kelola sendiri. Alhamdulillah, sudah dimenangkan oleh Pertamina 100 persen," kata presiden yang memiliki sapaan gaul Jokowi itu dalam siaran pers yang diterima jatimnet.com.

Jokowi menjelaskan, selain penyerahan pengelolaan kepada Pertamina, pemerintah juga memberi kesempatan kepada daerah untuk turut melakukan pengelolaan sumber daya yang ada di wilayahnya.

"Perlu saya sampaikan bahwa ini juga tidak hanya negara saja yang mengelola, tetapi daerah juga akan kita beri ruang untuk mengelola Blok Rokan ini," ujarnya dalam pertemuan yang digelar di Gelanggang Remaja, Jalan Diponegoro, Pekanbaru, itu.

Terkait hal itu, dalam pernyataan di acara penganugerahan gelar adat Melayu Riau kepada Presiden, Jokowi bahkan berharap daerah memegang peranan yang lebih besar dalam pengelolaan apabila mampu.

"Kalau daerah mampu memegang (porsi) lebih besar kenapa tidak? Kalau daerah siap memiliki yang lebih besar kenapa tidak? Tetapi skema dan mekanismenya nanti akan segera kita atur untuk ini," ujarnya.

Perlu diketahui, Blok Rokan yang memiliki luas wilayah 6.264 kilometer per segi pada 2016 lalu masih mampu menghasilkan minyak hingga 256.000 barel per hari (bph), atau hampir sepertiga dari total produksi minyak nasional saat ini. Chevron sudah memegang kontrak Blok Rokan sejak 1971 atau kurang lebih 50 tahun.

Saat ini, rata-rata produksi Blok Rokan, setidaknya data hingga per 30 Juni 2018 tercatat sebanyak 207.000 bph. Sampai pekan lalu, rata-rata produksi meningkat tipis menjadi 211.000 bph. Diperkirakan hingga akhir tahun, Blok Rokan mampu menghasilkan produksi 205.000 - 206.000 bph. 

Jokowi diberi gelar adat

Dalam acara tersebut, presiden yang juga mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga diberi gelar adat oleh masyarakat Riau. Gelar adat Datuk Seri Setia Amanah Negara diberikan kepada Jokowi dengan mempertimbangkan sejumlah kebijakannya yang memberikan manfaat positif kepada masyarakat adat Riau. 

Salah satunya ialah soal penanggulangan asap kebakaran hutan dan lahan yang dalam 3 tahun belakangan disebut telah teratasi. 

Terkait hal tersebut, Presiden Joko Widodo menceritakan awal mula dari upayanya mengatasi kabut asap yang sering dikeluhkan. Hal itu bermula dari kunjungan pertamanya ke Provinsi Riau pada tahun 2015 lalu.

"Saya ingat tahun 2015 yang lalu saat saya pertama kali ke Riau. Apa yang saya lihat saat itu? Kebakaran hutan dan asap di mana-mana. Saya masuk ke tengah-tengah ladang, saya ingin mencari tahu sebetulnya kenapa 17 tahun asap itu tidak bisa hilang. Saya ingin mendapat informasi langsung dari lapangan. Ternyata memang sebabnya ada banyak," tuturnya.

Namun ia yakin kalau seluruh pihak baik pusat, daerah, maupun masyarakat mau bekerja sama, maka penanggulangan kabut asap tersebut akan menjadi semakin mudah. 

Pemerintah, kata dia, saat itu mengambil langkah tegas kepada jajarannya di TNI dan Polri agar terus bergerak begitu mengetahui potensi kebakaran hutan dan lahan. 

"Hati-hati saudara-saudara yang memimpin di lapangan. Saya tidak mau tahun depan ada asap lagi," ujarnya.

Ia melanjutkan, "Kalau ada asap, hati-hati, saudara pasti yang saya copot pertama kali. Saya sampaikan seperti itu," ujarnya.

Dengan upaya tersebut dan atas bantuan masyarakat, lembaga adat, dan seluruh komponen yang ada di Riau, persoalan kabut asap dapat ditangani atau setidaknya meminimalisir jumlah kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau.

"Alhamdulillah sudah 3 tahun ini asap tidak menghampiri kita lagi. Insyaallah sampai yang akan datang (asap) juga tidak datang ke Provinsi Riau ini," katanya menegaskan.