JATIMNET.COM, Tuban – Ratusan pedagang kaki lima (PKL) bersama Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Tuban menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Pemkab Tuban, Selasa, 7 Oktober 2025.

Aksi ini menuntut agar para pedagang yang selama ini direlokasi ke kawasan Pantai Boom diizinkan kembali berjualan di sekitar Alun-Alun Tuban.

Sebelumnya, para PKL menempati kawasan Alun-Alun Tuban sebagai lokasi utama berdagang. Namun, sejak proyek renovasi Alun-Alun dan Masjid Agung Tuban dimulai, sekitar 180 pedagang dipindahkan ke area parkir Pantai Boom.

BACA: 2025 Tersisa 3 Bulan, Serapan Belanja APBD Tuban Baru Capai 50 Persen 

Ketua PC PMII Tuban, Ahmad Wafa Amrillah, menyampaikan bahwa tuntutan aksi kali ini sangat jelas, yakni meminta Pemkab Tuban memberikan izin agar PKL bisa kembali berdagang di kawasan Alun-Alun.

“Selama 10 bulan ini, teman-teman PKL sudah merasa diterlantarkan. Tidak ada solusi apa pun dari bupati pasca direlokasi ke Pantai Boom. Mereka hanya ingin kembali jualan di tempat asal, di Alun-Alun,” ungkapnya.

Menurut Wafa, perwakilan Pemkab yang menemui massa belum memberikan kepastian atas tuntutan tersebut. Ia menyebut bahwa Bupati Tuban masih bersikukuh untuk mensterilkan Alun-Alun dari aktivitas PKL.

 

 

“Belum ada kesepakatan dengan pihak kami dan pemerintah. Kami akan terus memperjuangkan hak-hak PKL ini. Kalau belum juga ada kejelasan, gerakan lanjutan akan dilakukan,” ujarnya.

Sejak dipindahkan ke Pantai Boom, kata Wafa, para pedagang mengaku pendapatan mereka menurun drastis. Kawasan yang relatif sepi dan minim kunjungan wisata menyebabkan omzet mereka jauh di bawah rata-rata sebelum relokasi.

“Sekarang paling dapat Rp10 ribu sampai Rp15 ribu per hari, bahkan kadang rugi karena tidak balik modal,” tuturnya.

BACA: Saldo Ratusan Juta Raib, Nasabah Bank Jatim Tuban Diduga Jadi Korban Scamming

Menanggapi aksi dan tuntutan para pedagang, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Tuban, Agus Wijaya, menyatakan bahwa pemerintah memahami keluhan para PKL.

Namun, menurutnya, persoalan ini bukan hanya soal tempat berdagang, tetapi juga terkait dengan kesiapan dan tata kelola usaha para pedagang itu sendiri.

“Kami menyadari tuntutan mereka, tapi memang ada persoalan penataan di lokasi. Selama ini banyak pedagang menjual produk serupa -misalnya sepuluh orang jual bakso- sehingga tidak menarik bagi pengunjung,” jelas Agus.

Ia menambahkan, Pemkab melalui Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan (Diskopumdag) Tuban telah memberikan pelatihan dan pendampingan usaha beberapa bulan lalu agar pedagang dapat menyesuaikan produk sesuai selera konsumen. Namun, menurutnya, respons dari para pedagang belum optimal.

“Kami sudah lakukan pelatihan dua-tiga bulan lalu, tapi tanggapan mereka belum sesuai harapan. Intinya, Alun-Alun ini sudah kita jaga agar tertata rapi dan mendapat apresiasi dari masyarakat. Kalau dipenuhi PKL lagi, pasti akan semrawut,” tegasnya.

Agus juga menyebutkan bahwa tim gabungan dari Pemkab akan tetap melakukan pengawasan dan penertiban untuk menjaga kawasan Alun-Alun agar tetap bersih dan tertib.

BACA: Polemik MBG, SPPG Tak Punya Sertifikat Laik Higiene hingga Jejaring Parpol

“Kami tetap berupaya agar para PKL bisa berjualan dengan baik di lokasi yang ada sekarang, tapi Alun-Alun tetap harus steril,” pungkasnya.

Sementara itu, berdasarkan informasi dari pihak Pemkab, Bupati Tuban tengah melakukan perjalanan dinas ke Jakarta sehingga belum memberikan tanggapan langsung terkait aksi tersebut.