Sepanjang Januari 46 Enam Bencana Melanda Jatim, Enam Orang Meninggal

BANTUAN LOGISTIK. Petugas BPBD Jember menyalurkan bantuan logistik bagi warga korban banjir di Jember. Foto: BPBD Jatim/Dokumen

JATIMNET.COM, Surabaya - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur mencatat sepanjang Januari 2021 telah terjadi kurang lebih 65 bencana. Sebanyak 46 bencana diantaranya yakni banjir.

Lainnya yaitu bencana angin kencang sebanyak lima kali, puting beliung dua kali, banjir bandang satu kali, dan tanah longsor satu kali kejadi. Sisanya adalah abrasi, gerakan tanah, erupsi gunung berapi dan banjir rob.

"Masih didominasi bencana hidrometereologi. Banjir menempati urutan pertama, kemudian diikuti angin kencang dan tanah longsor," ujar Manajer Pusdalops BPBD Jatim Dino Andalananto, Senin 8 Februari 2021.

Pada Bulan Januari saja, BPBD Jatim menyebut ada sebanyak enam orang meninggal dunia dan tujuh orang luka-luka akibat bencana. Tak hanya itu, bencana juga menyebabkan sejumlah rumah rusak "Sebanyak 75 rumah rusak, dan 36.805 Kepala Keluarga (KK) terdampak," tegasnya.

Doni menegaskan, untuk menghadapi bencana BPBD Jatim telah membuat Posko Siaga Hidrometeorologi sejak Oktober 2020 hingga Maret 2021 atau selama 172 hari. Posko ini, kata dia, terdiri dari personel dan peralatan di lintas sektor yang melakukan penanganan secara insidentil.

"Di level kabupaten maupun kota pun Tim Reaksi Cepat dan Pusdalops beroperasi 24 jam untuk melakukan penanganan apabila terjadi bencana," terangnya.

Sejauh ini, BPBD Jatim telah menetapkan status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi melalui Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/472/KPTS/013/2020. Dalam beberapa hari ke depan juga disampaikan peringatan dini dari BMKG jika akan terjadi cuaca ekstrem.

Rapat kordinasi lintas sektor pun terus dilakukan secara rutin untuk mengantisipasi bencana. Selain itu, Doni mengungkapkan telah mengirim surat ke bupati/wali kota se-Jatim untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengirim buffer stock logistik, serta peralatan ke kabupaten/kota.

Langkah ini sebagai upaya untuk mengantisipasi bila sewaktu-waktu terjadi bencana. "Sehingga pada saat terjadi bencana dapat langsung dipergunakan tanpa menunggu pengiriman bantuan dari provinsi," tandasnya.