Sabtu, 20 April 2019 - 16:14
JATIMNET.COM, Surabaya - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur mencatat sembilan orang petugas penyelenggara pemilihan umum 2019 di Jawa Timur meninggal karena berbagai sebab. Mereka ada yang bertugas sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Perlindungan Masyarakat (Linmas).
Ketua KPU Jawa Timur Choirul Anam menyampaikan, dari sembilan orang tersebut tidak semuanya meninggal saat pelaksanaan coblosan. Beberapa di antaranya sebelum hari H pemungutan suara. "Tujuh yang di hari H, di tanggal 17-18 (April)," ujar Anam ditemui di Kantor KPU Jawa Timur, Sabtu 20 April 2019.
Data KPU Jawa Timur, satu petugas gugur di Jombang karena kecelakaan sepulang dari gudang logistik dini hari sebelum pemungutan suara. Kemudian satu ketua KPPS Kendalrejo Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Rabu dini hari juga dilaporkan meninggal dunia.
BACA JUGA: Mendagri Sebut KPPS Meninggal Syuhada Kusuma Bangsa
Meninggalnya anggota KPPS juga terjadi di Kota Malang usai mengantarkan logistik dari TPS ke Kelurahan Tlogomas. Di Surabaya, anggota KPPS meninggal setelah pingsan usai penghitungan surat suara. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit, namun ia dinyatakan meninggal usai menjalani perawatan di rumah sakit.
Sedangkan di Probolinggo, anggota PPS meninggal setelah mendapatkan perawatan di ruang ICU Rumah Sakit Dharma Husada Kota Probollinggo. Di Sumenep dua orang dinyatakan meninggal dunia, satu anggota PPS di Desa Longois, Kecamatan Gapura, dan satu lagi ketua KPPS di Desa Tamidung Kecamatan Batang-Batang.
Sementara di Kota Mojokerto, seorang anggota Linmas meninggal dunia setelah mengantar surat suara ke kelurahan. Lalu seorang anggota Linmas asal Lumajang dikabarkan meninggal saat bertugas.
BACA JUGA: Lima Anggota Bawaslu Probolinggo “Ambruk” Usai Awasi Pemilu
Anam tidak memungkiri gugurnya petugas di lapangan ini tidak sedikit yang kelelahan. "Ada yang kecelakaan, ada juga yang dipicu oleh penyakit," ungkapnya.
Lamanya waktu penghitungan suara ditengarai menjadi salah satu faktor tumbangnya petugas penyelenggara Pemilu. Rata-rata petugas ini bekerja 24 jam, bahkan ada yang lebih.
Dalam Peraturan KPU, proses penghitungan surat suara tidak harus langsung dilakukan usai pemungutan suara. Petugas tetap diperbolehkan istirahat. Dengan syarat bergantian, harus ada yang menjaga tempat pemungutan suara (TPS). Berapa kali diperbolehkan istrahat, Anam menyerahkannya kepada petugas.
"Jadi memang proses pemilu begitu melelahkan, rata-rata di TPS hampir 24 jam, bahkan ada yang lebih," kata Anam.
