JATIMNET.COM, Surabaya - Sejumlah Kepala Dinas Perangkat Daerah di lingkup Pemkot Surabaya dilantik untuk mengisi jabatan baru atau sekadar mengikuti pelantikan karena perubahan nama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai SOTK (struktur organisasi dan tata kerja) baru. Pelantikan pejabat itu dilakukan di lantai 2 Balai Kota Surabaya, Senin 20 Desember 2021.

Adapun beberapa pejabat yang dimutasi sebelumnya diantaranya Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Erna Purnawati dimutasi mengisi jabatan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Kemudian Kepala BPB dan Linmas Irvan Widyanto dipindah menjadi Asisten Perekonomian dan Pembangunan, lalu Febria Rachmanita Kepala Dinas Kesehatan dipindah ke Asisten Administrasi Umum, dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ikhsan menjadi Inspektur Pemkot Surabaya.

Seusai pelantikan, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengaku jika mutasi adalah hal yang biasa bagi ASN. Bahkan, nanti setiap dua tahun atau maksimal tiga tahun sekali seluruh pejabat akan dirotasi, agar merasakan menjabat ke semua OPD di lingkungan Pemkot Surabaya.

Baca Juga: Informasi Lowongan Kerja Satpol PP Surabaya, Hoaks!

“Jika nanti sudah banyak yang merasakan menduduki banyak jabatan, nanti mereka bisa saling melengkapi. Sehingga setelah mereka pindah dari PD satu ke PD lainnya, bisa saling tetap komunikasi dan memberikan masukan,” kata Eri, Senin 20 Desember 2021.

Dalam pelantikan kali ini, juga turut dilantik tiga orang staf ahli wali kota. “Saya ingin kembalikan ke marwahnya. Siapa staf ahli wali kota itu? Ya orang-orang hebat yang mampu mendampingi wali kota,” ia mengungkapkan.

Menurutnya mutasi atau pergeseran pejabat ini bukan karena kesalahan, dan merupakan hal yang wajar. “OPD ini kan seperti keluarga dalam satu rumah, yang mana di dalam rumah itu ada kamar-kamarnya, kalau pindah kamar ya jangan mikir saya salah apa? Itu wajar. Ini yang harus saya buang ke depannya,” ia menegaskan.

Setelah adanya mutasi ini diharapkan pelayanan pada masyarakat semakin baik dan lebih cepat. Selain itu, pelayanannya lebih tepat sasaran sampai ke bawah.

Baca Juga: Stok Vaksin Aman, 72 Persen Anak Usia SD di Surabaya Sudah Divaksin

Dalam penunjukan pejabat baru ini telah melalui asesmen yang melibatkan provinsi, melakukan pemetaan bahkan asesmen dengan metode 360. Setiap jenjang penilaian itu nilainya saling menguatkan antara satu penilaian dengan penilaian lainnya.

“Kita telah melakukan asesmen bekerjasama dengan provinsi. Kemudian melakukan pemetaan, cocoknya dimana pejabat itu ditempatkan. Kemudian ada lagi penilaian indikator yang jumlahnya ada sembilan. Diantaranya ada integritas, solutif, inovatif, kerjasama, loyalitas dan kenegaraan. Tak hanya itu, juga ada asesmen 360 yang penilaiannya dari bawahan, sejajar dan atasan,” ia menjelaskan.

Untuk semua pejabat yang dilantik pun diminta untuk membuat inovasi yang berbasis teknologi. Sebab jika tidak, pelayanan di Pemkot Surabaya akan ketinggalan. Contohnya perizinan, harus menggunakan teknologi agar pelayanan itu cepat.

“Nanti setelah enam bulan, akan saya evaluasi. Jika hasilnya masih belum bisa, akan kita berikan waktu lagi enam bulan untuk membuat inovasi. Jika satu tahun itu tidak ada inovasi, ya kita ganti. Makanya inovasi ini sifatnya fardhu ain,” ia menegaskan.