Jumat, 11 October 2019 10:51 UTC
PENGAMANAN PILKADES. Suasana sosialisasi pengamanan pilkades di Pendapa Ronggo Djumeno Pemkab Madiun, Jumat 11 Oktober 2019. Foto: Nd. Nugroho
JATIMNET.COM, Madiun - Sejumlah calon kepala desa (cakades) yang merupakan pasangan suami istri bakal bertarung dalam pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Kabupaten Madiun yang dilaksanakan pada Rabu 16 Oktober 2019.
"Hal ini diperbolehkan karena sesuai aturan, pilkades harus diikuti peserta dengan jumlah minimal dua dan maksimal lima," kata Bupati Madiun Ahmad Dawami Ragil Saputro usai sosialisasi pengamanan pilkades di Pendapa Ronggo Djumeno, Kabupaten Madiun di Caruban, Jumat 11 Oktober 2019.
Menurut dia, cakades yang berstatus pasangan hidup sengaja dimunculkan untuk memenuhi syarat jumlah peserta pilkades minimal. Sebab, hingga mendekati batas akhir pendaftaran tidak ada warga lain yang mengajukan diri sebagai bakal calon pemimpin di tingkat desa.
BACA JUGA: Pria Sepuh di Madiun Tewas Mengambang di Sungai
"Tidak apa-apa. Entah suami-istri, atau orang tua dengan anak yang menjadi calon kepala desa," ujar Kaji Mbing sapaan akrab Ahmad Dawami Ragil Saputro.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Jatimnet.com, peserta pilkades yang merupakan suami-istri sedikitnya ada di dua desa di kecamatan berbeda. Pertama, Desa Ngampel, Kecamatan Mejayan dan Desa Sidorejo, Kecamatan Wungu.
Dua cakades itu merupakan bagian dari 154 kandidat lain yang sama-sama bakal bertarung dalam pilkades serentak di 57 Desa wilayah 15 kecamatan. Dalam kegiatan yang menelan anggaran sebanyak Rp 4 miliar dari APBD Kabupaten Madiun ini bakal dijaga 700-an personel keamanan. Selain dari kepolisian juga dari TNI AD.
BACA JUGA: Dinilai Belum Berizin, Dua Menara BTS di Madiun Disegel
Kapolres Madiun AKBP Ruruh Wicaksono mengatakan sejak beberapa hari ini petugas keamanan sudah menjalankan tugas ke desa-desa. Salah satunya, melakukan pendekatan kepada calon dan pendukungnya untuk mendeklarasikan pilkades damai di desa masing - masing.
Ditanya tentang potensi rusuh, Ruruh menyatakan ada di beberapa desa. Namun, ia tidak bersedia menyebutkan secara jelas tentang lokasi yang dimaksd. Demikian halnya dengan indikasi penyebab konflik tersebut. "Bisa memicu konflik," ujar dia.