JATIMNET.COM, Surabaya – Komunitas Media Kejaksaan dan Pengadilan (Kompak) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur menggelar Upgrading Jurnalis Hukum, Kamis 14 Maret 2019.

Digelar di kampus Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, satu kegiatan yang serangkai dengan perayaan Hari Pers Nasional (HPN) itu untuk meningkatkan pemahaman wartawan tentang istilah hukum.

Ketua Umum Kompak Budi Mulyono mengatakan langkah ini sebagai pembelajaran bagi wartawan lantaran ada beberapa istilah hukum yang sering salah kaprah muncul di media massa. “Ini bentuk pembelajaran karena ternyata selama ini ada beberapa pemahaman yang salah,” ucapnya.

BACA JUGA: Jurnalis Dipukul Massa Saat Meliput Munajat 212

Ia mengatakan pewarta penting meningkatkan kapasitas pengetahuan di bidang hukum karena media adalah rujukan informasi publik. "Media kan juga punya fungsi edukasi masyarakat. Jika penulisnya tidak paham hukum apalagi pembacanya," katanya.

Upgrading Jurnalis Hukum KOMPAK 2019 menghadirkan tiga narasumber. Ahmad Riyadh, Dosen Universitas Muhammadiyah Sidoarjo sekaligus praktisi hukum, yang memberikan materi hukum perdata. Dua pemateri lain ialah Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim Didik Farkhan Alisyahdi dan Ketua dewan kehormatan PWI Jatim Djoko Tetuko.

Riyadh mengatakan tak seluruh wartawan memahami istilah hukum secara tepat. “Dengan adanya ini kita sama-sama bisa belajar dan memahami istilah hukum," jelasnya.

BACA JUGA: Oknum Jurnalis Peras ASN Puluhan Juta

Sementara itu, Didik mengatakan, dengan latar belakang pendidikan yang beragam, wartawan dituntut untuk belajar segala hal. Termasuk bidang hukum. “(Sehingga) akan lebih memahami istilah hukum yang ada di pidana maupun perdata," ucapnya.

Ia memberi contoh tentang penggunaan istilah hukum yang sering keliru dalam pemberitaan media massa. "Seperti istilah pembantaran atau tahanan rumah atau kota, itu kerap disalahartikan jika jaksa atau hakim membebaskan tersangka," katanya.

Adapun Joko mengatakan dengan adanya pelatihan ini juga memberikan pemahaman kepada wartawan. Sehingga penyampaian informasi pada masyarakat tidak keliru. "Hal ini agar tidak menyalahi aturan dan kode etik jurnalistik," katanya.