JATIMNET.COM, Situbondo - Fraksi PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) DPRD Situbondo meminta Pemkab merenovasi ruangan pasien rumah sakit jiwa. Pasalnya, rumah sakit berada di Kecamatan Mlandingan itu dinilai sudah tak layak dan lebih mirip kandang ternak. 

“Saya sampaikan disini agar ruang pasien rumah sakit jiwa di Mlandingan masuk program prioritas di APBD 2021,” kata Ketua Fraksi PKB DPRD Situbondo, Tolak Atin, ditemui usia rapat paripurna RAPBD 2021 di Kantor DPRD Situbondo, Kamis 4 Maret 2021.

Menurut Tolak sapaan akrabnya, sebenarnya sudah disepakati ada anggaran Rp. 1 miliar untuk merenovasi rumah sakit jiwa. Namun ada rencana menggeser anggaran tersebut dan akan dialokasikan untuk memperbaiki peralatan medis CT Scan di Rumah Sakit Abdoer Rahem yang rusak sejak Mei 2020.

 “Saya sudah dua kali datang ke rumah sakit khusus bagi ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) dan  tempat ruangan pasiennya sangat tidak manusiawi. Sesuai ketentuan perundang-undangan, sudah menjadi tanggung jawab dan kewajiban pemerintah membangun fasilitas rumah sakit jiwa ODGJ,” katanya.

Baca Juga: Pidato Politik  Pertama Bupati Situbondo “Panggil Saja Saya Bung Karna”

Selain itu, Tolak juga menyoal keberadaan CT Scan di rumah sakit Abdoer Rahem.  Menurutnya, pengadaan CT Scan itu dilakukan 2016 silam menghabiskan anggaran sekitar Rp 10 miliar. 

Namun baru empat tahun dipakai sudah rusak. Alat CT Scan itu memang harus ada karena penunjang pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu,  pemerintah bisa memperbaiki CT Scan menggunakan dana Silpa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) yang jumlah masih miliaran rupiah. 

 “Alat CT itu sangat sensitif dan perlu operator yang kompeten. Selain biaya maintenance (perawatan) sangat mahal, biaya memperbaikinya juga butuh anggaran sekitar Rp 750 jutaan, ” ujarnya.

Baca Juga: DPRD Situbondo Geram, Alat CT Scan Rp 9 Miliar Dibiarkan Rusak di Rumah Sakit

Sementara, Bupati Situbondo, Karna Suswandi, mengaku akan tetap memperhatikan masukan dan saran dari semua fraksi  di DPRD Situbondo. Meski demikian, semua pihak harus memahami kondisi keuangan APBD. Saat ini,  APBD 2021 sebesar Rp 1,7 triliun atau turun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 1,8 triliun.

Menurut Bung Karna sapaan akrabnya, selain terjadi penurunan, pemerintah sedang fokus menangani Covid-19. Banyak anggaran terkena refocusing untuk penanganan Covid, sehingga sangat berpengaruh terhadap postur APBD. Disisi lain, pemerintah harus mengalokasikan anggaran sebanyak-banyaknya untuk pembangunan dan pelayanan publik. 

 “Sekarang masih ada jalan poros desa belum dibangun. Jadi, semua pihak harus memahami kondisi keuangan APBD yang masih belum sehat. Sesuai pesan Gubernur Jatim, saat ini para kepala daerah diminta memaksimalkan potensi daerah untuk mendongkrak PAD (Pendapatan Asli Daerah) agar APBD kembali sehat,” ujarnya