JATIMNET.COM, Situbondo - Komisi IV DPRD Situbondo berang, setelah mengetahui peralatan medis CT Scan rusak dan dibiarkan begitu saja di di Rumah Sakit dr. Abdoer Rahem  (RSAR) Situbondo. Padahal harga pengadaan CT Scan tersebut sangat mahal nilainya sekitar Rp 9 miliar.

“Tadi kami sidak kesana (rumah sakit) dan ternyata memang benar alat medis CT Scan milik rumah sakit rusak. Kami gak mau tahu pokoknya CT Scan itu harus diperbaiki jangan dibiarkan kocar kacir seperti itu karena belinya sangat mahal sekali,” kata Ketua Komisi IV DPRD Situbondo, Fahrudi Apriawan, Selasa, 23 Februari 2021. 

Menurut Fahrudi, Pengadaan CT Scan itu dianggarkan tahun 2016 senilai Rp 9 miliar. Hanya beberapa tahun peralatan medis CT Scan sudah tak bisa digunakan lagi. Hampir satu tahun ini, para pasien harus melakukan CT Scan ke rumah sakit di Kabupaten Jember.

“Kami mendapat keluhan masyarakat karena mereka harus CT Scan ke Jember. Ini sangat merugikan dan pihak rumah sakit harus segera memperbaikinya,” ujarnya.

Baca Juga: Anggota dan Staf DPRD Situbondo Dites Cepat Antigen, Satu Orang Positif

Fahrudi menambahkan,  dirinya sudah menanyakan biaya perbaikan CT Scan kepada pihak rumah sakit dan ternyata cukup mahal. Untuk biaya perbaikannya sekitar Rp 750 juta. Karena itu, ia meminta pihak rumah sakit segera menganggarkan melalui APBD atau menggunakan keuangan rumah sakit sendiri.

“Sebentar lagi kami akan membahas APBD bersama Bupati yang baru, jadi tolong dianggarkan kalau pihak rumah sakit tak bisa memperbaikinya. Pokoknya harus diperbaiki karena CT Scan kebutuhan pasiean,” kata Fahrudi yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Situbondo.

Dikonfirmasi terpisah, Direktur Rumah Sakit dr. Abdoer Rahem  Situbondo, Tony Wahyudi, mengatakan, keberadaan CT Scan memang sangat vital karena berfungsi merekam seluruh tubuh pasien dari berbagai sudut. CT Scan di rumah sakit sudah rusak sejak Mei 2020 dan mau diusulkan perbaikannya melalui APBD 2021, namun sudah tidak nutut.

“Karena sekarang ada jaminan dari anggota dewan akan kami usulkan perbaikannya melalui APBD induk atau di APBD perubahan tahun ini,” ujarnya