Risma Janji Tambah Kuota Pengurusan HKI Gratis
Jumat, 7 Juni 2019 - 07:24
JATIMNET.COM, Surabaya – Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menjanjikan akan menambah kuota permohonan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Gedung Siola.
Upaya ini dilakukan untuk mengingatkan masyarakat pentingnya sertifikasi dalam era perdagangan bebas atau World Trade Organization (WTO). Sebelumnya Pemkot Surabaya sudah memberi 150 HKI kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
“Perdagangan bebas akan diterapkan tahun depan (2020), itu akan berdampak langsung pada perdagangan barang dan jasa,” kata Risma dalam rilis yang diterima Jatimnet.com, Kamis 6 Juni 2019.
BACA JUGA: Pemkot Surabaya Dinilai Peduli UMKM dan Startup
Sebelumnya Risma telah memberikan 150 kuota pengurusan HKI secara gratis. Hal tersebut sebagai bentuk perhatian Pemkot Surabaya kepada para pelaku UMKM di Kota Pahlawan ini.
Risma mengungkapkan penambahan kuota ini akan melihat tingkat permintaan UMKM di Kota Surabaya. Dengan begitu, diharapkan pelaku UMKM di Surabaya mampu bersaing secara seimbang di era perdagangan bebas dunia.
“Kami akan menambah lagi. Saya berharap ini terus dilakukan supaya tidak kalah dengan negara lain, hanya karena tidak memiliki sertifikasi itu,” kata dia.
Sejak tahun 2018, kata Risma, pemkot sudah mengantisipasi WTO dengan memberikan sertifikasi gratis kepada pelaku usaha sebelum perdagangan bebas ASEAN dimulai.
BACA JUGA: Risma Gratiskan 150 Pengajuan HAKI UMKM
“Sebetulnya saya sudah menyiapkan (sertifikasi gratis) sebelum perdagangan bebas ASEAN dimulai 2016 lalu,” kata Risma.
Kendati demikian, Risma menyebut, tantangan yang akan dihadapi Surabaya ke depan adalah berkurangnya lapangan pekerjaan akibat dampak revolusi industri 4.0 dan kewajiban pemenuhan standarisasi pada sebuah produk di era WTO.
“Kami sudah memulainya beberapa tahun lalu, contohnya adalah memberi biaya gratis untuk sertifikasi kepada tukang batu, tukang listrik juga pekerja lainnya termasuk hak merek dan paten sudah kita bantu,” Risma memungkasi keterangan resminya.
