Mereka menerima uang dan pemberian lain.

Riset: 98 Persen Warga Jatim Terlibat Politik Uang

Khoirotul Lathifiyah
Khoirotul Lathifiyah

Senin, 8 April 2019 - 17:25

JATIMNET.COM, Surabaya - Pusat Studi Anti-Korupsi dan Demokrasi (PUSAD) Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSurabaya), melakukan penelitian praktik Politik Uang (Money Politic) menjelang pemilihan umum, pada 17 April 2019 mendatang.

Hasilnya, penelitian membuktikan sebanyak 98,2 persen masyarakat Jawa Timur (Jatim), menerima pemberian dari calon.

"Nah money politik ini yang dalam bentuk uang tunai, sembako, dagang pengaruh, infrastruktur, dan lainnya," kata Direktur PUSAD UMSurabaya Satria Unggul W.P, usai Diskusi Mengurai Praktik Kotor dalam Pemilu 2019: Riset Tentang Diksi Provokatif, Pola Politik Uang, dan Netralitas Penyelenggara, Senin 8 April 2019.

Terdapat tiga kabupaten/kota tertinggi yang terlibat politik uang, meliputi Kab.MojokertoKab.Bondowo, Kab. Sumenep.

BACA JUGA: Delapan Negara Ini Juga Menggelar Pemilu April

Menurutnya, meskipun terjadi praktik tersebut, masayarakat relatif tetap memilih pilihan yang diunggulkannya. Tapi, mereka juga menerima dan menunggu adanya pemberian dari calon.

"Jadi belum diketahui secara pasti aksi ini apakah penerima akan linear atau belum," katanya.

Ia menjelaskan, masayarakat menerima uang langsung sebanyak 50 persen, dan 50 persennya berbentuk kartu kesehatan atau jaminan lainnya. Namun fasilitas itu bisa dipakai jika calon yang memberi itu terpilih.

Selain itu, ditemukan pula modus menawarkan jabatan tertentu di pemerintahan kabupaten, kota, desa atau kecamatan.

BACA JUGA: Besar Politik Uang dari Golput

"Nah masyarakat relatif menerima bukan hanya karena faktor ekonomi masyarakat, tapi lebih ke toleransi atau dianggap hal yang biasa oleh masyarakat," kata Unggul.

Disamping itu, Komisioner Bawaslu Provinsi Jawa Timur Totok Hariyono mengungkapkan, Masyarakat jatim ini cukup permisif.

Namun, dalam penemuan dan penindakannya, dibutuhkan pembuktian dari penegak hukum, untuk menindaklanjuti studi kasus.

"Dan sejauh ini baru satu kasus dan itu juga di Mojokerto, terkait penyelenggara yang kena tindak pidana pemilu," katanya.

BACA JUGA: Tangkal Hoaks, Whatsapp Buka Hotline Jelang Pemilu

Perlu diketahui, penelitian ini dilakukan selama 5-20 Maret 2019, dengan jumlah sampel 1067 responden.

Lokasi diambil di 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Dengan jumlah sampel, tiga hingga empat desa, di tiap kabupaten/kota.

Baca Juga

loading...