JATIMNET.COM, Madiun - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun mendorong para pelaku usaha, mikro dan menengah (UMKM) mendapatkan sertifikasi halal bagi produk yang dihasilkan. Upaya itu untuk lebih memperluas pangsa pasar yang akhirnya bermuara pada peningkatan perekonomian.

Bupati Madiun Ahmad Dawami Ragil Saputro mengatakan dengan sertifikasi halal, suatu produk dapat masuk ke swalayan waralaba berjaringan. Dengan demikian, tingkat permintaan akan meningkat dan lebih stabil. 

"Untuk mendorong pelaku usaha mendapatkan sertifikat halal, kami melibatkan tim pendamping Dinas Sosial di setiap desa. Kami, juga berkoordinasi dengan Kemenag, MUI, dan OPD terkait untuk menuju industri halal," bupati menjelaskan, Sabtu, 9 Oktober 2021.

Berdasarkan data, ia merinci jumlah UMKM yang kini telah mengantongi sertifikat halal sebanyak 71. Adapun produknya berupa makanan dan minuman (mamin), seperti brem, madumongso, kue manco, kue serabi, dan kunyit asam. 

Baca Juga: Sudah Kantongi CHSE, Empat Destinasi Wisata di Madiun Tunggu QR Code

Terbitnya legalitas itu setelah melalui tahap administrasi dalam program sertifikasi halal gratis Kementerian Agama tahun 2020. Ada beberapa tahap yang telah dilalui, seperti verifikasi oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika MUI dan sidang fatwa MUI. 

Adapun proses verifikasinya dilakukan di lokasi produksi. Tim audit melihat langsung proses pembuatan produk, mengecek asal bahan baku, hingga pengemasannya. "Untuk menjamin kehigienisan, kehalalan dan kesehatan produk. Program ini mudah dan gratis," ujar Kaji Mbing, sapaan akrab Ahmad Dawami Ragil Saputro.

Sementara itu, Erna Winarni, salah satu pemilik UMKM yang telah mengantongi sertifikat halal bagi produknya mengungkapkan bahwa surat itu mampu memperluas pangsa pasar. Ia pun lebih percaya diri menjual brem maupun madumongso yang diproduksinya.

"Lebih yakin menjual kepada konsumen. Apalagi, permintaan sudah mulai meningkat sekitar tiga minggu ini setelah PPKM dilonggarkan," ungkap perempuan itu.