Jumat, 03 July 2026 06:30 UTC

Ratusan warga Ponorogo suarakan aspirasi di depan gedung DRPD Ponorogo yang mendesak agar progam Makan Bergisi Gratis tetap berjalan, Jumat, 3 Juli 2026. Foto: Satria.
JATIMNET.COM, Ponorogo – Aksi yang mendukung keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus berlangsung.
Kali ini, ratusan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), petani, pedagang, dan pekerja di Ponorogo menggelar aksi damai di Gedung DPRD setempat, Jumat, 3 Juli 2026.
Aksi itu dipicu berhentinya operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selama masa libur sekolah. Mereka menyatakan, kondisi ini berdampak pada penurunan ekonomi di sektor pertanian dan peternakan.
Beberapa jenis komoditas kebutuhan pokok, seperti telur, daging ayam, hingga sayuran mengalami penurunan permintaan. Dampaknya, harga jual anjlok di tingkat petani dan peternak.
Oleh karena itu, massa aksi berharap agar distribusi paket MBG tetap berjalan dengan skema yang lebih baik.
Koordinator aksi, Purwanto mengatakan bahwa sesungguhnya program MBG telah membuka lapangan pekerjaan. Operasional SPPG juga menjadi pasar baru untuk hasil pertanian, peternakan dan produk UMKM lokal.
Menurutnya, persoalan yang muncul selama pelaksanaan seharusnya menjadi bahan evaluasi, bukan alasan untuk menghentikan program.
“Program ini sudah memberi manfaat nyata. Hasil pertanian dan peternakan terserap, tenaga kerja juga ikut terserap. Yang perlu dilakukan adalah evaluasi sistemnya serta menindak tegas oknum yang melakukan penyimpangan, bukan menghentikan programnya,” kata Purwanto.
Aspirasi tersebut diterima Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno. Ia menilai tuntutan warga berangkat dari keinginan agar roda ekonomi daerah tetap bergerak, terutama bagi petani, pedagang, UMKM, hingga pekerja lokal yang selama ini terlibat dalam rantai pasok MBG.
Menurutnya, DPRD akan meneruskan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat karena MBG merupakan program nasional.
Selain itu, DPRD juga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk mencari solusi agar produk pertanian dan peternakan lokal tetap terserap selama program berlangsung.
“Kami mengapresiasi aspirasi masyarakat. Harapannya, ketika program ini kembali berjalan, pelaksanaannya semakin baik dan benar-benar memberikan manfaat bagi tenaga kerja serta produk lokal di Ponorogo,” tutur Dwi Agus.
