PWNU Jatim: Jangan Percaya Kelompok yang Saling Klaim

JATIMNET.COM, Surabaya - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur mengajak semua pihak menunggu hasil hitung resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Mei 2019 mendatang.

Hal ini diungkapkan Ketua Tanfidziyah PWNU Jatim KH Marzuki Mustamar menanggapi hasil quick count sejumlah lembaga survei Pemilu 2019 yang memicu polemik dua kubu calon presiden dan wakil presiden, Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga.

"Kami menunggu dan tentu siap menerima hasil final akhir yang diumumkan KPU. Kami juga memohon kepada masyarakat Jatim, semua pihak baik pro 01 dan 02, atau partai politik yang belum terpilih untuk legowo menerima keputusan KPU," ujar KH Marzuki Mustamar di Kantor PWNU Jawa Timur, Kamis 18 April 2019.

BACA JUGA: Jokowi-Ma'ruf Unggul di Sejumlah TPS Luar Negeri

Ia mengatakan hasil hitung cepat tetap boleh dipakai acuan, tetapi jangan saling klaim kemenangan. Pimpinan Pondok Pesantren Sabiilul Rosyad itu mengimbau masyarakat tidak percaya saling klaim yang dilemparkan oleh suatu kelompok tertentu.

Menurutnya, hasil hitung cepat belum bisa mewakili seluruh suara masyarakat Indonesia. Pengambilan suara yang dilakukan secara acak tidak dapat digambarkan sebagai arah hasil pemungutan suara. Tetap hitungan KPU yang menjadi suara sah di Pemilu 2019.

"Bisa jadi mereka sudah punya peta kelompok A contohnya, dikuasai kelompok A. Maka yang dilakukan semacam exit poll itu bisa saja dari TPS yang lebih banyak di kelompok A. Begitu pun sebaliknya kelompok B," urainya.

Dengan mempercayakan penghitungan kepada KPU, Marzuki berharap tidak ada konflik ke depannya yang justru dimanfaatkan orang asing.

BACA JUGA: Prabowo-Sandi Unggul di TPS Pakistan

"Karena bagaimana pun yang paling diuntungkan adalah orang asing yang setiap saat membidik Indonesia, menunggu kapan Indonesia pecah," urainya.

PWNU Jawa Timur menilai, jika Indonesia berhasil dikuasai dikhawatirkan seperti Timur Tengah yang konflik berkepanjangan. Marzuki mengajak semua masyarakat menjaga agar era penjajahan bangsa asing tidak lagi terjadi seperti sebelum 1945.

"Kita tidak ingin seperi itu. Penjajahan terakhir 1945 jangan ada lagi seperti itu," tandasnya.