PWNU Ingatkan Fraksi PKB DPRD Jatim Tak Langgar Mo Limo

JATIMNET.COM, Surabaya - DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Timur bersama seluruh anggota DPRD Jatim periode 2019-2024, mendatangi kantor PW Nahdlatul Ulama (NU) Jatim. Dalam kunjungan tersebut, PWNU Jatim berpesan agar anggota dewan menjauhi mo limo (jangan yang lima)   

"Ini khidmat kami ke NU. Ini sebagai tindak lanjut setelah pelantikan DPRD Jatim 31 Agustus lalu," ujar Ketua DPW PKB Jatim Abdul Halim Iskandar, Selasa 3 September 2019. 

Politisi yang juga kakak Muhaimin Iskandar itu menyampaikan, tujuan kedatangan ke kantor NU Jatim sebagai bentuk sikap patuh kepada organisasi yang lahir di Surabaya. Sehingga, menurutnya penting bagi anggota Fraksi PKB DPRD Jatim agar kenal dengan NU. 

"Ini pasukan lebah. Siap mencari madu, namun juga menyimpan entup (sengat)," kata Halim mengibaratkan anggota DPRD Jatim Fraksi PKB. 

BACA JUGA: Geser PDI Perjuangan, PKB Pimpin DPRD Lumajang

Sementara itu, Ketua PWNU Jatim KH Marzuki Mustamar berharap PKB menjadi anak yang paling saleh dari NU. Dirinya pun meminta agar Fraksi PKB di DPRD Jatim dapat menjalankan syariat agama saat menjalankan tugas di legislatif. 

"Kalau ada yang mo limo, lebih baik di-PAW (pergantian antar waktu) saja," kata Kiai Marzuki. 

Pengasuh Pondok Pesantren Sabiilul Rosyad, Malang, itu berharap seluruh wakil rakyat dari Fraksi PKB tidak melanggar syariat ma lima. Larangan yang dikenal dalam Bahasa Jawa tersebut, yakni madat (mengonsumsi obat-obatan terlarang), madon (mempermainkan perempuan), main (judi), mabuk (meminum minuman keras), dan maling (mencuri). 

Anggota Fraksi PKB Jatim Anik Maslachah mengatakan, sudah keharusan bagi PKB yang lahirnya dibidani oleh NU, meminta doa restu dan sekaligus dibaiat. Sehingga melaksanakan amanah dengan baik dan sesuai kaidah Islam Ahlussunnah Waljamaah, patuh dan manut kiai, serta siap mengawal kepentingan NU. 

BACA JUGA: PKB Jatim Incar Kemenangan di Tiga Daerah

"Jabatan bagi kami adalah wasilah untuk bisa berbuat dan bermanfaat bagi umat. Hal ini sesuai dengan platform PKB hasil keputusan muktamar beberapa hari lalu di Bali yaitu melayani ibu pertiwi. Karenanya selain sumpah jabatan oleh negara, baiat oleh kiai amat penting," kata Anik.