JATIMNET.COM, Bogor – Evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026 memasuki tahap baru setelah Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Haji Mochamad Irfan Yusuf, Wakil Menteri Haji Dahnil Anzar Simanjuntak, Tim Pengawas Haji DPR, serta sejumlah pejabat terkait ke Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Rabu, 17 Juni 2026. 

 

Pertemuan tersebut tidak hanya membahas capaian penyelenggaraan haji tahun ini, tetapi juga menguji kesiapan pemerintah

memperbaiki berbagai persoalan yang masih muncul menjelang musim haji 2027.

 

Pertemuan berlangsung ketika pemerintah tengah menyelesaikan proses pemulangan jemaah dari Arab Saudi. Kementerian Haji melaporkan sekitar 20 poin evaluasi yang mencakup aspek pelayanan, fasilitas, kesehatan, hingga mobilitas jemaah selama puncak ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

 

Agenda tersebut juga merupakan tindak lanjut masukan dari Komisi VIII DPR dan Timwas Haji yang selama musim haji melakukan pemantauan langsung di lapangan.

 

Menteri Haji Mochamad Irfan Yusuf menyatakan laporan yang dibawa ke Hambalang merupakan hasil evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan haji tahun ini.

 

Sementara itu, Wakil Menteri Haji Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan terdapat sekitar 20 catatan yang akan menjadi dasar perbaikan layanan pada musim haji berikutnya.

 

“Presiden ingin mendengar langsung evaluasi dan berbagai langkah perbaikan yang perlu dilakukan,” kata Dahnil usai menghadiri pertemuan.

 

Meski sejumlah pihak menilai penyelenggaraan haji 2026 berjalan relatif lebih baik dibanding beberapa tahun sebelumnya, evaluasi yang dilakukan menunjukkan pemerintah masih menghadapi tantangan struktural yang belum sepenuhnya terselesaikan.

 

Salah satu perhatian utama adalah layanan kesehatan jemaah, terutama kelompok lanjut usia dan mereka yang memiliki penyakit penyerta.

 

Data Kementerian Haji menunjukkan ratusan jemaah sempat menjalani perawatan setelah fase Armuzna. Angka tersebut memang lebih rendah dibanding beberapa musim haji sebelumnya, namun tetap memperlihatkan bahwa aspek kesehatan masih menjadi faktor penentu keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji Indonesia yang setiap tahun didominasi jemaah berusia lanjut.

 

Selain kesehatan, persoalan mobilisasi jemaah juga menjadi perhatian. Fase Armuzna selama bertahun-tahun menjadi titik paling krusial dalam operasional haji Indonesia karena melibatkan perpindahan ratusan ribu jemaah dalam waktu terbatas.

 

Gangguan transportasi, kepadatan, hingga keterlambatan layanan sering kali menjadi sumber keluhan yang berulang muncul dari tahun ke tahun.

 

Evaluasi di Hambalang juga memiliki arti penting karena berlangsung pada masa transisi kelembagaan. Untuk pertama kalinya Indonesia memiliki Kementerian Haji sebagai institusi khusus yang menangani penyelenggaraan ibadah haji.

 

Kehadiran kementerian baru tersebut membawa ekspektasi bahwa koordinasi layanan dapat lebih fokus dan tidak lagi tersebar di banyak unit birokrasi.

 

Namun, pembentukan lembaga baru tidak otomatis menjawab seluruh persoalan yang selama ini menjadi sorotan. Sejumlah pengamat kebijakan publik menilai ukuran keberhasilan kementerian bukan terletak pada perubahan struktur organisasi, melainkan pada kemampuan menghasilkan peningkatan layanan yang dapat dirasakan langsung oleh jemaah.

 

Dalam konteks itu, rapat evaluasi yang dipimpin Presiden dapat dibaca sebagai upaya memastikan kementerian baru tersebut memiliki target yang terukur sebelum memasuki musim haji berikutnya.

 

Kehadiran Timwas Haji DPR dalam forum yang sama juga menunjukkan bahwa evaluasi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, melainkan turut melibatkan fungsi pengawasan parlemen.

 

“Laporan ini merupakan tindak lanjut dari berbagai masukan yang disampaikan Komisi VIII DPR, Timwas Haji, dan Kementerian Haji,” ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

 

Dari sisi tata kelola, langkah evaluasi dini memberi ruang bagi pemerintah untuk memperbaiki berbagai aspek teknis sebelum negosiasi kuota, kontrak layanan, dan persiapan operasional haji 2027 dimulai.

 

Waktu menjadi faktor penting karena sebagian besar layanan haji bergantung pada kerja sama dengan otoritas dan penyedia jasa di Arab Saudi yang prosesnya berlangsung jauh sebelum musim keberangkatan.

 

Meski demikian, evaluasi semata belum cukup menjadi indikator keberhasilan. Pengalaman penyelenggaraan haji selama bertahun-tahun menunjukkan bahwa banyak rekomendasi berulang muncul dalam laporan pengawasan, mulai dari kualitas akomodasi, distribusi layanan konsumsi, transportasi, hingga perlindungan jemaah rentan.

 

Tantangan sesungguhnya berada pada konsistensi pelaksanaan rekomendasi tersebut di lapangan. Bagi Jawa Timur, yang menjadi salah satu provinsi penyumbang jemaah haji terbesar di Indonesia, hasil evaluasi ini memiliki dampak langsung.

 

Perbaikan layanan kesehatan, penguatan pembinaan sebelum keberangkatan, serta peningkatan manajemen pergerakan jemaah berpotensi memengaruhi pengalaman ribuan calon haji asal daerah tersebut pada musim mendatang.

 

Hingga kini pemerintah belum mempublikasikan secara rinci seluruh 20 poin evaluasi yang dibahas di Hambalang. Namun pertemuan tersebut menandai dimulainya fase audit layanan yang akan menentukan apakah pembentukan Kementerian Haji benar-benar menghasilkan perubahan substantif atau hanya menjadi perubahan kelembagaan tanpa dampak signifikan terhadap kualitas pelayanan jemaah pada 2027.