JATIMNET.COM, Jakarta – Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang kini menjadi salah satu program ekonomi utama pemerintah ternyata berangkat dari gagasan lama Presiden Prabowo Subianto.

 

Jauh sebelum memimpin Indonesia, Prabowo mengaku telah memikirkan kekuatan koperasi ketika masih menjadi tentara dan berbulan-bulan bertugas di desa serta kawasan pegunungan.

 

Prabowo menceritakan asal-usul pemikiran tersebut saat menghadiri Puncak Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, 12 Juli 2026. 

 

Di hadapan peserta, ia mengaitkan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dengan pengalaman melihat kemiskinan, kelaparan, dan keterbatasan akses pembiayaan masyarakat desa. Gagasan puluhan tahun itu kini diterjemahkan pemerintah melalui pembentukan koperasi di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.

 

Prabowo mengatakan konsep koperasi tersebut bukan pemikiran yang muncul setelah dirinya menjadi presiden. Menurut dia, gagasan memperkuat masyarakat melalui koperasi sudah tersimpan selama puluhan tahun.

 

Ketika masih menjadi prajurit TNI, Prabowo mengaku kerap bertugas di desa dan pegunungan. Penugasan itu dapat berlangsung berbulan-bulan dalam satu wilayah kecamatan. Dari pengalaman tersebut, ia melihat langsung kehidupan masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang sangat terbatas.

 

Prabowo bahkan mengisahkan pernah melihat warga mengalami kelaparan hingga meninggal dunia. Pada saat itu, ia mengaku tidak memiliki kemampuan untuk memberikan bantuan lebih besar karena persediaan makanan yang tersedia juga dibatasi untuk kebutuhan pasukannya.

 

“Dari situ, saya lihat kita harus menjaga, kita harus memelihara kemampuan kita di desa-desa. Indonesia merdeka, perang kemerdekaan kita, kekuatan kita, ada di desa-desa,” kata Prabowo.

 

Pengalaman tersebut membentuk pandangan Prabowo mengenai posisi desa dalam pembangunan nasional. Desa, dalam pemikirannya, bukan hanya wilayah administratif atau lokasi produksi pangan.

 

Ia melihat desa sebagai basis kekuatan masyarakat yang perlu memiliki kemampuan ekonomi sendiri agar kelompok berpenghasilan rendah tidak terus berada dalam posisi rentan.

 

Prabowo mengakui Indonesia tetap membutuhkan industrialisasi. Namun, keinginan menjadi negara industri menurutnya harus berjalan bersama upaya menjaga masyarakat di lapisan ekonomi terbawah. Dari proses pemikiran itu, ia semakin meyakini koperasi sebagai instrumen untuk memperkuat ekonomi rakyat.

 

Gagasan tersebut kemudian bertemu dengan persoalan lain yang ia lihat di tengah masyarakat: sulitnya kelompok berpenghasilan kecil memperoleh pembiayaan murah. Masyarakat dengan modal terbatas dinilai menghadapi kesulitan mendapatkan kredit dari lembaga keuangan formal.

 

Persoalan menjadi lebih berat bagi warga dengan pendapatan rendah dan tidak menentu. Ketika muncul kebutuhan mendesak, mulai biaya pendidikan hingga pengobatan anak, sebagian masyarakat terpaksa mencari pinjaman. Dalam situasi semacam itu, rentenir atau pemberi pinjaman berbunga tinggi memiliki ruang untuk masuk.

 

“Masalahnya adalah untuk memotong cengkeraman para lintah darat itu supaya membebaskan jutaan rakyat kita dari ketergantungan kepada itu,” ujar Prabowo.

 

Dari persoalan pembiayaan tersebut, Prabowo menyimpulkan perlunya koperasi simpan pinjam di tingkat desa. Pemerintah kemudian mengembangkan konsep KDKMP dengan jangkauan sekitar 81 ribu desa dan kelurahan. Angka itu disesuaikan dengan jumlah desa serta kelurahan yang menjadi basis pembentukan koperasi.

 

Skala program tersebut memperlihatkan bahwa gagasan yang dahulu terbentuk dari pengalaman Prabowo sebagai tentara kini telah berubah menjadi kebijakan ekonomi nasional. Koperasi tidak hanya diarahkan menyediakan akses pinjaman. Pemerintah menempatkan KDKMP sebagai pusat aktivitas ekonomi dan layanan masyarakat di tingkat desa.

 

Dalam desain pemerintah, koperasi dapat menjalankan layanan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok, pembiayaan, obat-obatan, pergudangan, hingga penyimpanan hasil produksi. KDKMP juga disiapkan menjadi saluran barang bersubsidi agar bantuan pemerintah diterima kelompok yang dituju.

 

Prabowo bahkan memproyeksikan KDKMP mampu menciptakan perputaran ekonomi sekitar Rp223 triliun setiap tahun di desa-desa. Uang tersebut diharapkan tetap bergerak di lingkungan ekonomi lokal dan memperkuat pendapatan masyarakat, terutama produsen di sektor pertanian, peternakan, serta perikanan.

 

Arah itu memiliki relevansi besar bagi Jawa Timur. Struktur ekonomi sejumlah kabupaten di provinsi ini masih kuat ditopang pertanian, peternakan, perikanan, dan usaha skala mikro. Desa bukan sekadar tempat tinggal sebagian masyarakat, tetapi juga lokasi produksi yang memasok kebutuhan pangan untuk wilayah perkotaan.

 

Masalah yang diceritakan Prabowo dari pengalamannya puluhan tahun lalu juga belum sepenuhnya kehilangan konteks. Akses modal murah, posisi tawar produsen kecil, rantai distribusi, dan ketergantungan terhadap pembiayaan informal masih menjadi persoalan yang dihadapi sebagian pelaku ekonomi desa.

 

Bagi petani, persoalan modal dapat muncul sebelum musim tanam ketika biaya benih, pupuk, dan operasional harus dikeluarkan lebih dahulu.

 

Nelayan menghadapi kebutuhan bahan bakar serta biaya melaut, sedangkan peternak membutuhkan modal untuk pakan dan pemeliharaan. Ketika akses pembiayaan formal sulit dijangkau, pinjaman informal menjadi pilihan meski dapat membawa beban lebih tinggi.

 

Di sinilah cita-cita koperasi yang disampaikan Prabowo menemukan konteks ekonominya. Koperasi diharapkan mengumpulkan kekuatan masyarakat yang secara individual memiliki modal terbatas. Melalui kelembagaan bersama, warga diarahkan memiliki akses terhadap pembiayaan, distribusi barang, dan kegiatan usaha yang lebih terorganisasi.

 

Secara kelembagaan, KDKMP beranggotakan warga yang berdomisili di desa atau kelurahan yang sama. Artinya, koperasi tersebut dirancang berbasis komunitas lokal, dengan masyarakat sebagai anggota dalam organisasi ekonomi bersama. Informasi resmi Simkopdes menempatkan domisili desa atau kelurahan sebagai dasar keanggotaan.

 

Prabowo juga memperlihatkan keinginannya menjalankan program tersebut dalam skala besar dan cepat. Dalam pidatonya, ia menyinggung lamanya proses penyusunan kajian dan proyek percontohan apabila pemerintah terlalu lama berhenti pada tahapan perencanaan.

 

Ia mempertanyakan kemampuan masyarakat menunggu bertahun-tahun ketika persoalan ekonomi telah berlangsung lama.

 

Pendekatan itu menjelaskan mengapa Kopdes Merah Putih dikembangkan secara nasional, bukan dimulai hanya dari sejumlah kecil desa. Pemerintah memilih membangun jaringan koperasi dengan cakupan luas sekaligus menyiapkan peran ekonomi yang terintegrasi.

 

Namun, besarnya skala tersebut juga menunjukkan betapa jauh perjalanan gagasan Prabowo sejak masa militernya. Pengalaman melihat seorang warga kelaparan di pelosok kini diterjemahkan menjadi jaringan koperasi yang diproyeksikan mengelola perputaran ekonomi ratusan triliun rupiah.

 

Bagi Jawa Timur, perkembangan KDKMP selanjutnya akan terlihat dari aktivitas koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Masyarakat akan berhadapan langsung dengan pengurus, layanan, pembiayaan, serta kegiatan usaha koperasi di wilayah masing-masing.

 

Manfaat program pada akhirnya akan diukur melalui perubahan ekonomi yang benar-benar dirasakan anggota.

Prabowo kini memiliki kekuasaan eksekutif untuk menjalankan gagasan yang disebut telah berada dalam pikirannya selama puluhan tahun.

 

Kopdes Merah Putih menjadi salah satu bentuk konkret dari pengalaman masa lalunya sebagai tentara yang pernah menyaksikan keterbatasan masyarakat desa. Setelah mimpi lama itu berubah menjadi program nasional, perkembangan KDKMP akan menentukan sejauh mana koperasi mampu menjawab persoalan rakyat yang dahulu menjadi alasan Prabowo memikirkannya.