JATIMNET.COM – Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, kembali menyoroti persoalan ketimpangan pembangunan di wilayah perbatasan Indonesia.

 

Di tengah keterbatasan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang masih berlangsung selama puluhan tahun, pemerintah pusat menjanjikan percepatan renovasi puskesmas, perbaikan sekolah, hingga pembangunan desa nelayan terpadu di pulau terluar yang berbatasan dekat dengan Filipina tersebut. 

 

Kunjungan dilakukan Prabowo pada Sabtu, 9 Mei 2026, usai menghadiri agenda internasional di Filipina.

 

Dalam peninjauan di SMKN 2 Talaud di Pulau Miangas, Presiden menyebut dirinya ingin melihat langsung kondisi masyarakat di kawasan terdepan Indonesia bagian utara.

 

Ia juga menyinggung posisi strategis Miangas yang berada dekat dengan wilayah Filipina dan memiliki arti penting bagi kedaulatan serta pemerataan pembangunan nasional. 

 

Salah satu sorotan utama dalam kunjungan tersebut adalah kondisi fasilitas kesehatan di Miangas. Prabowo mengaku menerima laporan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bahwa puskesmas di wilayah tersebut belum pernah mengalami perbaikan besar sejak era Presiden Soeharto.

 

Kondisi itu dinilai mencerminkan masih lebarnya kesenjangan infrastruktur layanan dasar di daerah terpencil dan perbatasan. 

 

Presiden menyatakan pemerintah akan memperbaiki fasilitas kesehatan sekaligus memelihara bandara yang sebelumnya diresmikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

 

Bandara di Miangas selama ini menjadi akses vital mobilitas warga, distribusi logistik, hingga layanan darurat kesehatan karena keterbatasan jalur laut yang sangat dipengaruhi cuaca. 

 

Di sektor pendidikan, Prabowo juga menyampaikan komitmen renovasi sekolah secara bertahap di seluruh Indonesia dalam dua hingga tiga tahun mendatang.

 

Pernyataan tersebut disampaikan saat berdialog dengan siswa dan guru di SMKN 2 Talaud. Isu pendidikan di wilayah terluar menjadi perhatian karena banyak sekolah menghadapi keterbatasan ruang belajar, fasilitas laboratorium, hingga akses tenaga pengajar. 

 

“Mudah-mudahan dalam beberapa tahun ke depan sekolah-sekolah kita bisa jauh lebih baik,” ujar Prabowo dalam kunjungan tersebut. 

 

Selain infrastruktur dasar, pemerintah juga menargetkan pembangunan desa nelayan di Miangas mulai bulan depan.

 

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono disebut akan memulai proyek tersebut dengan target penyelesaian sekitar lima bulan.

 

Program itu dirancang untuk mendukung ekonomi masyarakat pesisir yang sebagian besar bergantung pada sektor perikanan tangkap. 

 

Fasilitas yang dijanjikan dalam desa nelayan tersebut mencakup penyediaan mesin es, cold storage, tempat penyimpanan hasil tangkapan, hingga SPBU khusus nelayan.

 

Infrastruktur semacam itu dinilai penting untuk memperpanjang daya simpan ikan dan menekan biaya operasional masyarakat pesisir yang selama ini menghadapi keterbatasan rantai distribusi. 

 

Bagi wilayah kepulauan seperti Talaud, persoalan logistik hasil laut masih menjadi tantangan besar. Banyak nelayan menjual hasil tangkapan dengan harga rendah akibat keterbatasan fasilitas pendingin dan distribusi.

 

Kondisi serupa juga ditemukan di sejumlah daerah kepulauan di Indonesia timur, termasuk kawasan pesisir di beberapa daerah Jawa Timur yang masih menghadapi masalah rantai dingin dan biaya transportasi laut.

 

Kunjungan Prabowo ke Miangas juga diwarnai interaksi informal dengan masyarakat. Presiden terlihat bernyanyi dan berjoget bersama warga saat lagu daerah “Tabola Bale” diputar dalam acara penyambutan.

 

Ia turut mengajak sejumlah pejabat yang mendampinginya bernyanyi bersama masyarakat setempat. 

 

Dalam agenda lain, Prabowo juga menyanyikan lagu “Hymne Guru” bersama anak-anak di Talaud. Momen tersebut menjadi bagian dari pendekatan simbolik pemerintah untuk membangun kedekatan dengan masyarakat perbatasan yang selama ini relatif jarang dikunjungi pejabat pusat. 

 

Meski demikian, perhatian publik terhadap kunjungan tersebut tidak hanya tertuju pada kegiatan seremonial, tetapi juga pada realisasi janji pembangunan yang disampaikan pemerintah.

 

Infrastruktur kesehatan, pendidikan, dan ekonomi di kawasan perbatasan selama bertahun-tahun menjadi isu berulang yang muncul dalam berbagai laporan pembangunan nasional.

 

Data pembangunan kawasan 3T atau tertinggal, terdepan, dan terluar menunjukkan tantangan terbesar bukan hanya pembangunan fisik, tetapi juga kesinambungan pelayanan publik, distribusi tenaga kesehatan, hingga konektivitas transportasi.

 

Di banyak pulau kecil, akses terhadap layanan kesehatan lanjutan masih memerlukan perjalanan laut panjang dengan risiko cuaca ekstrem.

 

Kondisi geografis Miangas yang berada di titik paling utara Indonesia menjadikan wilayah ini memiliki nilai strategis bukan hanya secara sosial-ekonomi, tetapi juga geopolitik.

 

Kehadiran negara melalui pembangunan infrastruktur dasar dinilai menjadi faktor penting dalam memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus menjaga kawasan perbatasan tetap hidup dan terhubung dengan pusat pemerintahan.

 

Pemerintah menyatakan proyek perbaikan fasilitas umum dan pembangunan desa nelayan akan segera dimulai dalam waktu dekat.

 

Realisasi program tersebut akan menjadi indikator sejauh mana komitmen percepatan pembangunan wilayah perbatasan benar-benar dapat dirasakan masyarakat di pulau-pulau terluar Indonesia.