Logo

Ketergantungan Impor Energi Masih Jadi Risiko RI

Gangguan pasokan global mendorong pemerintah mempercepat diversifikasi energi dan pengamanan distribusi nasional.
Reporter:

Sabtu, 09 May 2026 09:00 UTC

Ketergantungan Impor Energi Masih Jadi Risiko RI

Ketergantungan impor energi membayangi stabilitas ekonomi nasional. (Dex-AI)

JATIMNET.COM – Ketidakstabilan pasokan energi global kembali membuka kerentanan Indonesia terhadap ketergantungan impor energi, terutama minyak dan gas.

 

Di tengah ancaman lonjakan harga minyak dunia dan gangguan rantai distribusi internasional, pemerintah mulai mempercepat diversifikasi energi nasional untuk menjaga stabilitas ekonomi dan pasokan domestik.

 

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menilai tekanan geopolitik global berpotensi memengaruhi keamanan energi nasional apabila Indonesia masih bergantung pada sumber energi impor tertentu.

 

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut pemerintah kini mendorong tiga agenda utama diversifikasi energi, yakni pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), implementasi biodiesel B50, dan percepatan penggunaan kendaraan listrik.

 

Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya ketidakpastian distribusi energi global dalam beberapa bulan terakhir.

 

Pemerintah khawatir gangguan pasokan minyak dan gas internasional dapat memicu tekanan baru terhadap harga energi domestik, biaya produksi industri, hingga inflasi pangan dan logistik di daerah.

 

“Ketika satu sumber energi sulit didapat, kita masih punya sumber energi yang lain,” ujar Bahlil dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, 9 Mei 2026.

 

Diversifikasi energi dipandang menjadi kebutuhan mendesak karena Indonesia masih memiliki ketergantungan cukup besar terhadap impor minyak mentah dan bahan bakar.

 

Ketika harga minyak dunia mengalami kenaikan tajam, tekanan fiskal pemerintah berpotensi meningkat, terutama terkait subsidi dan stabilitas harga energi dalam negeri.

 

Pemerintah sebelumnya juga telah mengantisipasi potensi kenaikan harga minyak dunia hingga level USD100 per barel.

 

Situasi tersebut dipicu meningkatnya ketegangan geopolitik global dan potensi terganggunya distribusi energi lintas negara.

 

Meski pemerintah memastikan kondisi energi nasional masih aman, penguatan strategi cadangan energi dan diversifikasi pasokan dinilai menjadi langkah penting untuk menekan risiko jangka panjang.

 

Selain memperluas energi baru terbarukan, pemerintah mulai memperkuat kerja sama pasokan energi dengan sejumlah negara mitra.

 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menegaskan Indonesia telah mengamankan pasokan energi dari Amerika Serikat dan Venezuela guna menjaga kebutuhan domestik tetap stabil di tengah dinamika global.

 

Langkah tersebut menunjukkan pemerintah mulai memperluas sumber impor energi untuk mengurangi ketergantungan terhadap kawasan tertentu yang rawan konflik geopolitik.

 

Dalam beberapa tahun terakhir, fluktuasi harga minyak dunia terbukti cepat berdampak terhadap biaya transportasi, logistik, dan sektor industri nasional.

 

Tekanan energi global juga mulai mendorong penguatan sistem distribusi dan kelistrikan nasional. PT PLN (Persero) memastikan kondisi kelistrikan Jakarta dan Banten masih dalam posisi aman melalui pemantauan gardu induk dan kecukupan energi primer.

 

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyebut sistem distribusi listrik nasional tetap stabil meski kebutuhan listrik terus meningkat.

 

“Kami memastikan sistem operasional dan pasokan energi primer dalam kondisi cukup untuk menjaga keandalan layanan listrik masyarakat,” ujar Darmawan.

 

Penguatan distribusi energi turut dilakukan di sektor gas bumi. Nusantara Regas sebelumnya memperketat pengawasan distribusi gas selama periode Natal dan Tahun Baru untuk memastikan pasokan tetap terjaga saat konsumsi meningkat.

 

Pengawasan distribusi energi kini menjadi perhatian penting pemerintah karena gangguan kecil dalam rantai pasok dapat memengaruhi aktivitas industri dan masyarakat secara luas.

 

Bagi Jawa Timur, stabilitas energi menjadi isu strategis karena provinsi ini merupakan salah satu pusat industri terbesar di Indonesia. Kawasan industri di Gresik, Surabaya, Sidoarjo, dan Pasuruan memiliki ketergantungan tinggi terhadap pasokan listrik dan bahan bakar untuk menopang aktivitas manufaktur, logistik, dan pelabuhan.

 

Ketika harga energi naik atau distribusi terganggu, biaya produksi industri di Jawa Timur berpotensi meningkat.

 

Kondisi tersebut dapat memengaruhi daya saing produk industri sekaligus mendorong kenaikan harga barang dan jasa di tingkat konsumen. Sektor transportasi dan distribusi pangan juga menjadi kelompok paling rentan terhadap kenaikan biaya energi.

 

Pengamat energi menilai percepatan diversifikasi energi memang menjadi langkah yang tidak dapat ditunda. Selain untuk menghadapi tekanan geopolitik global, transisi energi juga mulai menjadi tuntutan ekonomi internasional.

 

Negara yang terlalu bergantung pada energi fosil diperkirakan akan menghadapi tekanan lebih besar ketika harga minyak bergejolak atau distribusi global terganggu.

 

Namun, percepatan energi baru terbarukan di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Pengembangan PLTS skala besar membutuhkan investasi besar dan kesiapan infrastruktur transmisi listrik.

 

Implementasi biodiesel B50 juga memerlukan dukungan produksi sawit dan distribusi energi yang stabil agar tidak menimbulkan gangguan baru di lapangan.

 

Selain itu, pengembangan kendaraan listrik masih menghadapi persoalan harga kendaraan, kesiapan stasiun pengisian daya, serta pemerataan infrastruktur di luar kota besar.

 

Karena itu, pemerintah diperkirakan masih akan menjalankan strategi transisi energi secara bertahap sambil menjaga stabilitas pasokan energi konvensional.

 

Situasi energi global yang masih bergejolak membuat pemerintah diprediksi akan terus memperkuat pengamanan pasokan energi nasional dalam beberapa tahun mendatang.

 

Diversifikasi sumber energi, penguatan distribusi domestik, dan perluasan kerja sama impor dipandang menjadi langkah utama untuk mengurangi risiko krisis energi dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.