JATIMNET.COM, Gresik - Puluhan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Gresik menggelar unjuk rasa di depan Kantor Bupati Gresik, Selasa 10 September 2019. Mereka menuntut pemerintah untuk menolak kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Aksi tersebut juga sekaligus menampik adanya alasan yang dikemukakan oleh pihak BPJS kesehatan perihal kenaikan iuran yang terdengar sangat tidak logis, yaitu untuk menutupi defisit negara yang diprediksi bisa mencapai Rp32 triliun di tahun 2019.

"Seharusnya pemerintah menjamin perlindungan kesehatan kepada masyarakat yang terus dibutuhkan masyarakat. Tidak lantas terus menaikkan nilai iuran yang akan mencekik masyarakat kecil," terang Wahib Arif, koordinator aksi.

BACA JUGA: Golkar Jatim Rekom Nurhamim Pimpin DPRD Gresik

Kualitas hidup rakyat semakin menurun dengan meningkatnya biaya kebutuhan hidup, di tengah situasi tersebut, lanjutnya pemerintah justru menaikan iuran kepesertaan BPJS dan rakyat terus disakiti.

"Alih-alih membiayai penuh perlindungan kesehatan rakyat secara universal, pemerintah mengalihkan tanggung jawabnya kepada hampir seluruh rakyat melalui skema asuransi dengan kontribusi iuran," paparnya.

Dengan membawa replika alat kesehatan para demonstran meneriakkan penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, puluhan aktivis juga membagikan tulisan terkait penolakan kepada pengendara yang lewat.

BACA JUGA: Pemkab Gresik Cetak Arsiparis Berkemampuan Digital 

"Kami menganggap BPJS Kesehatan dirancang bukan hanya untuk memberikan perlindungan kesehatan, tetapi untuk menggalang dana dari masyarakat dalam rangka membantu keuangan negara," jelas Faisol Ridho Abdillah, Ketua PMII cabang Gresik.

Dengan dikawal kepolisian Polres Gresik, aksi itu juga dilanjutkan ke gedung DPRD Gresik dengan membawa spanduk bertuliskan tolak kenaikan iuran BPJS dan berjanji akan terus menyuarakan penolakan itu, aksi pun berjalan aman dan lancar.