JATIMNET.COM, Madiun – Pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Kabupaten Madiun pada masa pencoblosan, Rabu 16 Oktober 2019 dinyatakan aman. Ini termasuk lima desa yang sebelumnya dinyatakan rawan konflik lantaran beberapa alasan.

“Karena ada pendukung calon yang melibatkan beberapa perguruan silat, kades petahana berhadapan lagi dengan calon yang pada periode sebelumnya pernah menjabat. Juga, calon petahana dengan calon yang dulu kalah dengan selisih empat suara,” jelas Kapolres Madiun AKBP Ruruh Wicaksono.

Lima desa yang rawan konflik, menurut Ruruh, adalah Desa Bandungan dan Desa Sugihwaras, Kecamatan Saradan; Desa Tawangrejo, Kecamatan Gemarang, dan Desa/Kecamatan Wonoasri.

BACA JUGA: Sejumlah Pasutri Bersaing dalam Pilkades di Madiun

Untuk mengantisipasi kejadian yang mengganggu kelancaran pilkades, personel keamanan di setiap tempat pemungutan suara (TPS) melibatkan 15 personel yang terdiri atas polisi, TNI, dan Perlindungan Masyarakat (Linmas). Sedangkan di desa yang dinyatakan aman, diterjunkan 10 personel di setiap TPS.

Selain itu, satu peleton petugas keamanan disiagakan di polsek terdekat, seperti Saradan, Gemarang, dan Wonoasri. Jika konflik berujung pada kericuhan petugas ini yang akan diterjunkan.

Adapun jumlah personel keamanan yang diterjunkan dalam pilkades serentak yang diikuti 57 desa ini sebanyak 1.880. Rinciannya, dari kepolisian 700 personel, TNI 200 personel, dan 980 petugas Linmas.

BACA JUGA: 10 Pasutri Maju Pilkades Serentak di Situbondo

Bupati Madiun Ahmad Dawami Ragil Saputro menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara pilkades yang aman dan lancar merupakan indikator kedewasaan warga dalam memilih pemimpin.

Kondisi ini diharapkan dapat berlangsung hingga massa pascapencoblosan, yakni penghitugan, penetapan hingga pelantikan kades terpilih.

“Mudah-mudahan kades yang terpilih sesuai harapan masyarakat bukan karena itu (uang),” ujar Kaji Mbing, sapaan akrab Ahmad Dawami Ragil Saputro.