Jumat, 19 April 2019 - 08:15
JATIMNET.COM, Jakarta - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengungkapkan, pemerintah berencana menggratiskan data mentah minyak dan gas bumi (migas) Indonesia untuk dapat diakses secara luas oleh investor. Menurutnya, hal ini sebagai salah satu upaya untuk menarik investor migas ke Indonesia.
Arcandra mengatakan pembukaan akses data migas ini tidak akan melepaskan kontrol negara atas data tersebut. Negara, kata dia, masih memiliki kewenangan penuh terhadap data migas itu.
"Pemerintah segera menerbitkan Peraturan Menteri yang akan mempermudah investor mengakses data migas," kata Arcandra, Kamis 18 April 2019.
Ia mengatakan peraturan menterinya akan diterbitkan sekitar bulan Mei dan data dasarnya nanti free. "Dengan dibukanya akses data ini, kemungkinan untuk menemukan cadangan migas baru lebih terbuka kalau datanya lebih komprehensif," ujar Arcandra dalam laman Kementerian ESDM.
BACA JUGA: SKK Migas Identifikasi Cadangan Migas Raksasa
Ia akan mengundang Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk mensosialisasikan kebijakan open data yang merupakan bagian dari program besar Big Data ini.
Menurutnya, Kementerian ESDM akan menerapkan skema anggota dan non anggota untuk kebijakan open data ini dan akan tetap pula melindungi data miliki KKKS yang berlaku empat tahun, enam tahun dan delapan tahun.
"Akses data terbatas bagi yang bukan member, dan bagi yang menjadi member, pemerintah akan memberikan akses data bukan hanya sebatas raw data seismik, namun termasuk juga untuk data olahan maupun data interpretasi," jelasnya.
BACA JUGA: Begini Langkah Kementerian ESDM Penuhi Target Penerimaan PNBP
Arcandra menolak dengan tegas jika kebijakan ini seperti menjual kedaulatan negara, karena data migas ini masih dimiliki negara dan negara masih mempunyai kontrol penuh terhadap data ini.
"Ini bukan menjual kekayaan, data itu masih milik negara, kalau mereka KKKS sudah melakukan analisa dia bisa melakukan apa, tetap saja tidak bisa melakukan apa-apa, tetap saja mereka harus meminta izin untuk eksplorasi." katanya. Ia mengatakan negara tetap mengontrol data itu. "Ini kita menjual data atau mencari minyak?, kan kita cari minyak, nah udah kalau gitu datanya kita berikan saja," tandasnya.
Kebijakan open data, Arcandra mengatakan, sudah dilakukan oleh beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Inggris yang sudah membuka akses datanya dalam skala tera byte.
BACA JUGA: Lelang WK Migas Tahap I 2019 Ramai Peminat
"Dahulu jika ingin mengakses data harus membayar terlebih dahulu, sekarang boleh mengakses tanpa membayar silahkan akses data untuk dianalisa nanti kalau sudah dapat baru bayar." katanya.
Dengan kebijakan ini diharapkan perusahaan akan berlomba-lomba untuk mengolah data itu dengan menggunakan dana mereka sendiri.
Kebijakan open data migas ini merupakan revisi dari Peraturan Menteri (Permen) ESDM 27/2006 mengenai pengelolaan dan pemanfaatan data migas, data eksplorasi, dan eksploitasi.
Dengan kebijakan ini diharapkan investor akan tertarik untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di Indonesia sehingga dapat ditemukan cadangan-cadangan migas baru.
