JATIMNET.COM, Probolinggo - Rencana penerapan kartu tani, yang hingga kini masih belum jelas kapan berlakunya berdampak pada semakin sulitnya petani mendapatkan pupuk di pasaran.

Seperti dialami Tol'ab, petani asal Desa Karanganyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo mengaku, semenjak berhembusnya kabar penggunaan kartu tani untuk membeli pupuk bersubsidi, ketersediaannya semakin sulit dicari. 

Adapun pupuk bersubsidi Urea ZA, harganya kini cukup mahal yakni dikisaran Rp 400 hingga Rp 600 ribu perkwintal. Sedangkan untuk pupuk non subsisi, harganya menyentuh angka Rp 800 ribu perkwintal.

"Sekarang sulit nemu pupuknya mas, kalo misal nemu pun harganya mahal. Apalagi saya juga memang belum punya kartu tani, karena memang belum sempat ngurusnya," kata Tol'ab kepada Jatimnet.com, Senin 5 Oktober 2020 sore.

BACA JUGA: Pembelian Pupuk Subsidi Menggunakan Kartu Tani Rawan Gejolak

Tol'ab menyebutkan, kondisi semakin sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi tersebut, dirasakannya mulai terjadi semenjak Agustus lalu. Dimana akibat kurangnya pemupukan, membuat proses perawatan tanaman kurang maksimal.

"Dampak kurangnya pupuk ya begini hasilnya, ukurannya jadi kerdil. Semoga saja nanti kalau sudah dipanen, masih laku dijual kepasaran,"terang petani yang saat ini tengah menggarap tanaman tembakau tersebut.

Disinggung soal kartu tani, Tol'ab berharap ada kebijakan terbaik dari pemerintah. Agar tak berdampak pada sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi di pasaran. Apabila memang kartu tani akan diterapkan, harus disesuaikan dengan waktu yang pas, agar petani tidak kebingungan seperti saat ini.

BACA JUGA: Kesal Tak Laku Dijual Petani Probolinggo Bakar Tanaman Tembakaunya

"Kalau memang mau diaktifkan kartu taninya ya gak apa-apa, asalkan dilakukan bertahap. Jangan tiba-tiba muncul kabar, jika beli pupuk harus pakai kartu tani. Jadinya dampaknya ya saat ini, ketersediaan pupuk semakin sulit dicari," katanya.

Senada disampaikam Abdullah, petani lainnya asal Desa Pondok Kelor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. Ia berharap, adanya kebijakan yang terbaik dari pemerintah, soal rencana penerapan kartu tani.

Abdullah sendiri, sengaja masih belum memiliki kartu tani, karena tak mengerti proses pembuatannya, sehingga enggan untuk mengurusinya. "Ya memang belum punya pak, apalagi lahan saya memang sedikit. Jadi saya memang gak mau repot, untuk mengurusnya,"ungkap Abdullah.